[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dae00da2-9556-4253-adcc-6c2cce1e8bfa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-01-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2013 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n kewenangan untuk mengatur yang diberikan kepada daerah otonom adalah untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diwujudkan dan dirumuskan dalam Peraturan Daerah. \n 1.\tPasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\n2.\tUU No 3 Tahun 2003\r\n3.\tUU No. 32 Tahun 2004\r\n4.\tUU No. 27 Tahun 2009\r\n5.\tUU No. 12 Tahun 2011\r\n6.\tPermendagri No. 53 Tahun 2011\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah. Penyusunan prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah kabupaten secara terencana,terpadu, dan sistematis yang pelaksanaanya dikoordinasikan oleh DPRD melalui belegda. Penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten. Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh balegda. balegda mengirimkan surat permintaan pengajuan usul prolegda kepada anggota,komisi, gabungan komisi atau balegda. Pembahasan Prolegda antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda, Pembahasan penyusunan Prolegda dilakukan dalam :\r\na. rapat kerja antara Balegda dan Bupati;\r\nb. rapat dengar pendapat umum sebagai sarana penyebarluasan usulan Prolegda untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat, para pakar dan/atau pemangku kepentingan terkait;\r\nc. rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Balegda; dan/atau\r\nd. rapat tim perumus/tim sinkronisasi yang dibentuk oleh panitia kerja. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten yang dikoordinasikan Balegda melalui media yang mudah diakses masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2013. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pinjaman Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pinjaman daerah sebagai alternatif pendanaan APBD untuk menutup defisit, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas. Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan pinjaman daerah harus memenuhi prinsip taat peraturan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan kehati-hatian. Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke pihak luar negeri atau memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain, kecuali kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah.

\n\n

Pinjaman daerah bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank/non-bank, dan masyarakat. Jenis pinjaman terdiri dari jangka pendek (maksimal 1 tahun anggaran), jangka menengah (lebih dari 1 tahun, tidak melebihi sisa masa jabatan bupati), dan jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Pinjaman jangka pendek digunakan untuk menutup kekurangan arus kas, jangka menengah untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, dan jangka panjang untuk investasi prasarana/sarana publik.

\n\n

Pemerintah daerah wajib memenuhi persyaratan jumlah sisa pinjaman tidak melebihi 75% penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah. Pinjaman jangka menengah dan panjang memerlukan persetujuan DPRD. Pinjaman dari pemerintah diajukan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan laporan keuangan, APBD, perhitungan rasio keuangan, rencana penarikan, dan persetujuan DPRD. Penerbitan obligasi daerah harus sesuai ketentuan pasar modal dan hanya untuk membiayai investasi prasarana/sarana yang menghasilkan penerimaan bagi APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUKOMUKO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MUKOMUKO REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2012
CONCERNING
REGIONAL LOANS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUKOMUKO,

Considering:	that to improve the effectiveness and efficiency of regional loan management and to comply with the latest laws and regulations, it is necessary to replace Regional Regulation Number 4 of 2006 concerning the Provisions for Government Loans of Mukomuko Regency; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Loans;
In view of:	Law Number 3 of 2003 concerning the Establishment of Mukomuko Regency, Seluma Regency and Kaur Regency in Bengkulu Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 23, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4266); Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dae00da2-9556-4253-adcc-6c2cce1e8bfa","actionData","errors"]