[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dadcf1c5-b13b-4a36-9a7a-168240c69bc8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barru","place_of_enactment","Barru","theme","Pertambangan Mineral dan Batubara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/No.7, TLD No. 19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan\r\npengelolaan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;\r\n\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor\r\n4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan pengaturan kembali dibidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efesien dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;\r\n\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;\r\n \n Mengingat :\t1.\tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n\t\r\n2.\t\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);\r\n \r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor\r\n32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n\r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n\r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n\r\n9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4959); \r\n\r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n\r\n11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );\r\n\r\n12.\tUndang-Undang\tNomor 12\tTahun 2011 tentang\r\n\tPembentukan\tPeraturan\tPerundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);\r\n\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);\r\n\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan\tUsaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5142);\r\n\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);\r\n\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);\r\n\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); \r\n\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);\r\n\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor\r\n01);\r\n\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun\r\n2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja\r\nDinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);\r\n\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun\r\n2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);\r\n\r\n \n PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA \r\n\r\nBAB I KETENTUAN UMUM\r\n\r\nPasal 1\r\nDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :\r\n1. Daerah adalah Kabupaten Barru.\r\n2.\tPemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam\tsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\n3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur\r\npenyelenggara pemerintahan daerah.\r\n4. Bupati adalah Bupati Barru.\r\n5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah\r\nLembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.\r\n6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten\r\nBarru.\r\n7.\tInspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan pengujian dibidang pertambangan.\r\n8.\tPejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n9.\tBadan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.\r\n10. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip\tKoperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.\r\n11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang\tmeliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.\r\n12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang\r\nmemiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.\r\n13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.\r\n14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.\r\n15. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.\r\n16. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. \r\n\r\n17. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.\r\n18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan\r\n19. Studi Kelayakan adalah kegiatan usaha Pertambangan untuk\r\nmemperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha Pertambangan termasuk kelayakan teknis, administrasi, lingkungan dan keuangan.\r\n20. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan pengujian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.\r\n21. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.\r\n22. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi\r\n23. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP\r\nadalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP\r\n24. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.\r\n25. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan\r\nmineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.\r\n26. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.\r\n27. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan\r\ntahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.\r\n28. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.\r\n29. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.\r\n30. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.\r\n31. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. \r\n\r\ndan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.\r\n33. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.\r\n34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.\r\n35. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan\r\npembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.\r\n36. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk\r\nmemproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.\r\n37. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.\r\n38. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai\r\ndampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau usaha kegiatan.\r\n39. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.\r\n40. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.\r\n41. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan\tyang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).\r\n42. Lahan Bekas Tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan\r\npenambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB II\r\nASAS DAN TUJUAN\r\n\r\nPasal 2\r\n\r\nPertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:\r\na. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;\r\nb. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;\r\nc. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;\r\nd. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. \r\n\r\nPasal 3\r\n\r\nDalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:\r\na.\tmenjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;\r\nb. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara\r\nberkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;\r\nc.\tmenjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;\r\nd. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;\r\ne. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta\r\nmenciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;\r\ndan\r\nf. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha\r\npertambangan mineral dan batubara.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA\r\n\r\nPasal 4\r\n\r\n(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:\r\na. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;\r\nb. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;\r\nc.\tpemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan\tpengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;\r\nd. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;\r\ne.\tpengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;\r\nf.\tpenyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;\r\ng. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam\r\nusaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;\r\nh. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;\r\ni. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan\r\npenelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;\r\nj. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta\r\nekspor kepada Menteri dan gubernur; \r\n\r\nk. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan\r\nl.\tpeningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.\r\n(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBAB IV\r\nPENYELIDIKAN DAN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTAMBANGAN\r\n\r\nBagian Kesatu\r\nPenyelidikan dan Penelitian\r\n\r\nPasal 5\r\n(1) Pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan Wilayah Pertambangan.\r\n(2) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati pada wilayah Kabupaten dan/atau Laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.\r\n(3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi, memuat:\r\na. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;\r\nb. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertarnbangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telahdikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;\r\nc.\tdata perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yangmasih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yangsudah dikembalikan kepada\tMenteri, Gubernur, atau Bupatisesuai dengan kewenangannya; dan/atau\r\nd. interpretasi penginderaan jauh, baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.\r\n(4) Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan\r\npenyelidikan dan penelitian pertarnbangan kepada Menteri atau\r\nGubernur.\r\n(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan\r\npenelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nPasal 6\r\n(1) Data hasil penyelidikan dan penelitian dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standard nasional pengolahan data geologi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.\r\n(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelidikan dan penelitian\r\npengembangan pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati. \r\n\r\n\r\nBagian Kedua\r\nPendidikan dan Pelatihan Pertambangan\r\n\r\nPasal 7\r\n(1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau\r\nmemfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral danbatubara.\r\n(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana maksud pada\r\nayat (1)dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.\r\n(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana maksud pada\r\nayat (2) dananya dapat berasal dari APBN, APBD dan/atau pihak lainnya.\r\n(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan\r\npelatihan pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB V\r\nWILAYAH PERTAMBANGAN\r\n\r\nPasal 8\r\n\r\n(1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.\r\n\r\n(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :\r\na. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);\r\nb. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).\r\n\r\n\r\nBAB VI\r\nWILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) DAN\r\nWILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR)\r\n\r\nBagian Kesatu\r\nWilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP)\r\n\r\nPasal 9\r\nUntuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria:\r\na. letak geografis;\r\nb. kaidah konservasi;\r\nc. daya dukung lingkungan;\r\nd. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan e. tingkat kepadatan penduduk.\r\n\r\nPasal 10\r\n(1) Dalam hal WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan berada pada Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan dengan Keputusan Bupati. \r\n\r\n(2) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan\tpermohonan dari Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nPasal 11\r\nKetentuan mengenai pemberian WIUP diatur dalam Peraturan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBagian Kedua\r\nWilayah Pertambangan Rakyat (WPR)\r\n\r\nPasal 12\r\n(1) WPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n(2) WPR ditetapkan dalam wilayah pertambangan dan berada diluar WUP\r\ndan WPN.\r\n(3) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.\r\n\r\nPasal 13\r\n(1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral, dan/atau peta potensi/cadangan mineral dan batubara.\r\n(2) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR olehBupatisetelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.\r\n(3) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.\r\n\r\nPasal 14\r\nKriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:\r\na. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai\r\ndan/atau diantara tepi dan tepi sungai;\r\nb.\tmempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;\r\nc. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;\r\nd. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima)\r\nhektar;\r\ne. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau\r\nf.\tmerupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.\r\n\r\nPasal 15\r\n(1) Bupati menetapkan batas wilayah pertambangan rakyat yang dapat ditambang maupun tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan.\r\n(2) Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan.\r\n(3) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi\r\nwilayah/tempat yang dianggap suci, bangunan sejarah, tempat fasilitas umum, hutan lindung dan pertimbangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. \r\n\r\nBAB VII\r\nPENGGOLONGAN BAHAN GALIAN DAN PERIZINAN\r\n\r\nBagian Pertama\r\nPenggolongan Bahan Galian\r\n\r\nPasal 16\r\n(1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.\r\n(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat\r\n(1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:\r\na.\tmineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;\r\nb. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;\r\nc. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir\r\nkuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;\r\nd. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanahmerah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan\r\ne.\tbatubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut \r\n\r\nBagian Kedua\r\nIzin Usaha Pertambangan (IUP)\r\n\r\nPasal 17\r\n(1) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah\r\nKabupaten.\r\n(2) IUP diberikan kepada :\r\na. Badan Usaha;\r\nb. Koperasi; dan/atau\r\nc. Perseorangan.\r\n(3) IUP terdiri atas dua tahap :\r\na. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan\r\nstudi kelayakan; dan\r\nb. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.\r\n(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk 1(satu) jenis mineral atau batubara.\r\n(5) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).\r\n\r\nPasal 18\r\n(1) Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan financial.\r\n(2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan\tlingkungan, dan persyaratan financial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nPasal 19\r\n(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a\r\nmemuat sekurang-kurangnya :\r\na. nama perusahaan;\r\nb. lokasi dan luas wilayah;\r\nc. rencana umum tata ruang;\r\nd. jaminan kesungguhan;\r\ne. modal investasi;\r\nf. perpanjangan waktu tahap kegiatan;\r\ng. hak dan kewajiban pemegang IUP;\r\nh. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;\r\ni. jenis usaha yang diberikan;\r\nj.\trencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;\r\nk. perpajakan;\r\nl. penyelesaian perselisihan;\r\nm. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. dokumen lingkungan\r\n(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)\r\nhuruf b memuat sekurang-kurangnya:\r\na. nama perusahaan; \r\n\r\nb. luas wilayah;\r\nc. lokasi penambangan;\r\nd. lokasi pengolahan dan pemurnian;\r\ne. pengangkutan dan penjualan;\r\nf. modal investasi;\r\ng. jangka waktu berlakunya IUP;\r\nh. jangka waktu tahap kegiatan;\r\ni. penyelesaian masalah pertanahan;\r\nj. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;\r\nk. dana jaminan reklamasi dan pascatambang l. perpanjangan IUP;\r\nm. hak dan kewajiban pemegang IUP;\r\nn. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;\r\no. perpajakan;\r\np. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;\r\nq. penyelesaian perselisihan;\r\nr. keselamatan dan kesehatan kerja;\r\ns. konservasi mineral atau batubara;\r\nt. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;\r\nu. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang\r\nbaik;\r\nv. pengembangan tenaga kerja Indonesia;\r\nw. pengelolaan data mineral atau batubara; dan\r\nx.\tpenguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.\r\n(3) Bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan\r\nPeraturan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBagian Ketiga\r\nIUP Eksplorasi\r\n\r\nPasal 20\r\n(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.\r\n(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.\r\n(3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.\r\n(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam\r\njangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.\r\n\r\nPasal 21\r\nIUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. \r\n\r\n(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.\r\n(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.\r\n(3) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh\r\nBupati sesuai dengan kewenangannya.\r\n\r\nBagian Keempat\r\nIUP Operasi Produksi\r\n\r\nPasal 23\r\n(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi\r\nProduksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.\r\n(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.\r\n(3) Mineral atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\r\ndikenai iuran produksi.\r\n\r\nPasal 24\r\n(1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang 2 ( dua ) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.\r\n(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.\r\n(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.\r\n(4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang\r\n2 (dua) kali masing – masing 5 (lima) tahun.\r\n(5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.\r\n\r\nPasal 25\r\nDalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/ataupengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:\r\na. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;\r\nb. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;\r\ndan/atau\r\nc. IUP Operasi Produksi. \r\n\r\n(1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan oleh:\r\na.\tMenteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;\r\nb. gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan\r\nlintas kabupaten/kota; atau\r\nc. bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan danpenjualan dalam\r\n1 (satu) kabupaten/kota.\r\n(2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan oleh:\r\na. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari\r\nprovinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi;\r\nb. Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari\r\nbeberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu)provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan danpemurnian berada pada lintas kabupaten/kota; atau\r\nc. Bupati/walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah\r\nberasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/ataulokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1(satu) kabupaten/kota.\r\n(3) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud\r\npada ayat (2) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.\r\n\r\nBagian Kelima\r\nIzin Pertambangan Rakyat\r\n\r\nPasal 27\r\n(1) IPR diberikan oleh Bupati, kepada:\r\na. perseorangan;\r\nb. kelompok masyarakat; dan /atau;\r\nc. koperasi.\r\n(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.\r\n(3) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\ndikelompokkan sebagai berikut :\r\na. pertambangan mineral logam;\r\nb. pertambangan mineral bukan logam;\r\nc. pertambangan batuan; dan/atau d. pertambangan batubara.\r\n(4) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\ndilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :\r\na. kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter;\r\nb. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau\r\npermesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power; dan c. dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.\r\n\r\nPasal 28\r\n(1) Dalam ketentuan IPR luas wilayah dapat ditentukan sebagai berikut:\r\na. Perorangan paling banyak 1 (satu) hektar; \r\n\r\nb. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.\r\n(2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.\r\n\r\nPasal 29\r\nTata cara untuk mendapatkan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB VIII\r\nHAK DAN KEWAJIBAN\r\n\r\nBagian Pertama\r\nHak Pemegang IUP\r\n \r\n\r\n\r\nPemegang IUP berhak :\r\n \r\nPasal 30 \r\na.\tmelakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;\r\nb.\tmemanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;\r\nc.\tmendapat pembinaan, pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknik pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan\r\nd.\tpemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.\r\n\r\nBagian Kedua\r\nKewajiban Pemegang IUP\r\n \r\n\r\n\r\nSetiap pemegang IUP wajib :\r\n \r\nPasal 31 \r\na. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;\r\nb. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi indonesia;\r\nc. memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan (pajak,\r\nretribusi, iuran) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r\nd. menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan\r\nsetiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;\r\ne. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;\r\nf. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;\r\ng. memenuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;\r\nh. menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu Daerah;\r\ni.\tmenjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan \r\n\r\nj.\tmengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nPasal 32\r\n(1)\tPemegang IUP\twajib\tmenyerahkan rencana reklamasi\tdan\trencana\r\n\tpascatambang\tpada\tsaat mengajukan permohonan\tIUP\tOperasi\r\n\tProduksi.\t\t\t\t\r\n(2) Pemegang IUP menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan\r\npasca tambang.\r\n(3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).\r\n(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.\r\n\r\nPasal 33\r\nKetentuan lebih lanjut rnengenai reklamasi dan pascatambang serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nPasal 34\r\nPemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.\r\n\r\nPasal 35\r\nPemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan\r\npemurnian hasil penambangan di dalam negeri.\r\n\r\nPasal 36\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 34 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nPasal 37\r\n(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati.\r\n(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nPasal 38\r\n(1) Pemegang IUP bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang\r\ndiakibatkan dari usaha pertambangan baik dalam lingkup Wilayah UsahaPertambangannya maupun di luar, baik dilakukan disengaja maupun tidak.\r\n(2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP\r\ndibebankan kepada pemegang IUP. \r\n\r\nBagian Ketiga\r\nHak Pemegang IPR\r\n \r\n\r\n\r\nPemegang IPR berhak:\r\n \r\nPasal 39 \r\na.\tmendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintahdan/ atau Pemerintah Daerah; dan\r\nb. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan\r\nperundang-undangan.\r\n\r\nPasal 40\r\n(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dibidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.\r\n(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:\r\na. keselamatan dan kesehatan kerja; b. pengelolaan lingkungan hidup; dan c. pasca tambang.\r\n\r\nPasal 41\r\n(1) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2), Pemerintah Daerah mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.\r\n(2) PemerintahDaerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral dan kepada Gubernur.\r\n\r\nBagian Keempat\r\nKewajiban Pemegang IPR\r\n \r\n\r\n\r\nPemegang IPR wajib:\r\n \r\nPasal 42 \r\na. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah\r\nIPR diterbitkan;\r\nb.\tmematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yangberlaku;\r\nc. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;\r\nd.\tmembayar pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;\r\ne. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan\r\nrakyat secara berkala kepada pemberi IPR.\r\n\r\nPasal 43\r\n(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pemegang IPR dalam\tmelakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. \r\n\r\n(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknispertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nPasal 44\r\n(1) Pemegang IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangan baik dalam lingkup wilayah Kuasa Pertambangannya maupun di luar, baik dilakukan disengaja maupun tidak.\r\n(2) Kerugian yang diakibatkan pemegang IPR dibebankan kepada pemegang\r\nIPR.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB IX\r\nPENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN\r\n\r\nPasal 45\r\n(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi :\r\na. keadaan kahar;\r\nb. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;atau\r\nc.\tapabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.\r\n(2) Penghentian sementarakegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.\r\n(3) Permohonan penghentian sementara kegatan usaha pertambangan\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.\r\n(4) Penghentian sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.\r\n(5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.\r\n\r\nPasal 46\r\n(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.\r\n(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir\tpemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.\r\n(3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian\r\nsementara setelah menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2). \r\n\r\nPasal 47\r\n(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan\r\nkarena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.\r\n(2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan\r\nkarena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.\r\n(3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB X BERAKHIRNYA IUP DAN IPR\r\n \r\n\r\n\r\nIUP atau IPR berakhir karena:\r\na. dikembalikan;\r\nb. dicabut; atau\r\nc. habis masa berlakunya\r\n \r\nPasal 48 \r\n\r\nPasal 49\r\n(1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP dan IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.\r\n(2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan\tsah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.\r\n\r\nPasal 50\r\nIUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:\r\na.\tpemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r\nb.\tpemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau\r\nc. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.\r\n\r\nPasal 51\r\nDalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP atau IPR tersebut berakhir.\r\n\r\nPasal 52\r\n(1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana yang\r\ndimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51, wajib \r\n\r\nmemenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.\r\n\r\nPasal 53\r\n(1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.\r\n(2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\n(3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau Koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\n\r\nPasal 54\r\nApabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.\r\n\r\nBAB XI\r\nPENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN\r\nUSAHA PERTAMBANGAN\r\n\r\nPasal 55\r\n(1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.\r\n(2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)\tdapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nPasal 56\r\nPemegang IUP dan/atau IPR hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.\r\n\r\nPasal 57\r\n(1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(2) Pemegang IUP Operasi produksi atau IPR wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.\r\n(3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat\r\ndilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP. \r\n\r\nPemegang IUP atau IPR yang telah menyelesaikan terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nPasal 59\r\nHak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.\r\n\r\n\r\nBAB XII\r\nKOMODITAS TAMBANG LAIN DALAM WIUP\r\n\r\nPasal 60\r\n(1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diiberikan dalam IUP, maka harus diterbitkan IUP tersendiri.\r\n(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas dalam mengusahakan komunitas tambang lainya yang ditemukan.\r\n(3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.\r\n(4) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak\r\nberminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.\r\n(5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama untuk membicarakan hal-hal yang dipandang perlu dalam pengelolaan usahanya.\r\n(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain sebagimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB XIII\r\nREKLAMASI DAN PASCA TAMBANG\r\n\r\nBagian Kesatu\r\nUmum\r\n\r\nPasal 61\r\n(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.\r\n(2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan\r\npascatambang.\r\n(3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.\r\n(4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\r\ndilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:\r\na. penambangan terbuka; dan\r\nb. penambangan bawah tanah. \r\n\r\n(1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:\r\na. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan b. keselamatan dan kesehatan kerja.\r\n(2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi\r\nProduksi dan IPR wajib memenuhi prinsip:\r\na. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;\r\nb. keselamatan dan kesehatan kerja; dan\r\nc. konservasi mineral dan batubara.\r\n\r\nBagian Kedua\r\nTata Laksana Reklamasi\r\n\r\nPasal 63\r\n(1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.\r\n(2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.\r\n(3) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi\r\nkelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencanapascatambang kepada Bupati.\r\n(4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud\r\npada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.\r\n(5) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud\r\npada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi Daerah yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.\r\n\r\nPasal 64\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaporan rencana reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati\r\n\r\n\r\n\r\nBagian Ketiga\r\nRencana Pascatambang\r\n\r\nPasal 65\r\n(1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)\r\nmemuat:\r\na.\tprofil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dankegiatan usaha lain di sekitar tambang;\r\nb. deskripsi kegiatan pertarnbangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang; \r\n\r\nc.\trona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial; dan\r\nd. program pascatambang.\r\n(2) Program pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d)\r\nmeliputi :\r\na.\treklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;\r\nb. pemeliharaan hasil reklamasi; pengembangan dan pemberdayaan\r\nmasyarakat; dan pemantauan.\r\nc. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;\r\nd. kriteria keberhasilan pascatambang; dan\r\ne.\trencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.\r\n\r\nPasal 66\r\nPemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, dan/atau instansi terkait lainnya.\r\n\r\nPasal 67\r\nRencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) disusun dalam:\r\na. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan\r\nLingkungan (RPL) bagi usaha / kegiatan yang wajib AMDAL; atau b. UKL / UPL bagi usaha / kegiatan yang tidak wajib AMDAL.\r\n\r\nPasal 68\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan kriteria\r\nkeberhasilan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati\r\n\r\n\r\n\r\nBagian Keempat\r\nJaminan Reklamasi dan Pasca Tambang\r\n\r\nPasal 69\r\n(1) Pemegang IUP wajib menyediakan:\r\na. jaminan reklamasi; dan b. jaminan pascatambang.\r\n(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:\r\na. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan\r\nb. jaminan reklamasi Operasi Produksi\r\n\r\nPasal 70\r\nJaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud\r\npada Pasal 69 ayat (1), dapat berupa:\r\na. rekening bersama pada bank pemerintah;\r\nb. deposito berjangka pada bank pemerintah;\r\nc. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau d. cadangan akuntansi. \r\n\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nBagian Kelima\r\nReklamasi dan PascaTambang Bagi Pemegang IPR\r\n\r\nPasal 72\r\n(1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah\r\npertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.\r\n(2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud\r\npada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup.\r\n(3) Biaya yang timbul dalam penyusunan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban anggaran daerah/kabupaten.\r\n\r\nPasal 73\r\nPemegang IPR bersama dengan Pemerintah daerah melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1).\r\n\r\nPasal 74\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB XIV\r\nPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT\r\n\r\nBagian Kesatu\r\nPembinaan\r\n\r\nPasal 75\r\nBupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.\r\n\r\nPasal 76\r\nPembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri atas:\r\na.\tpemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;\r\nb. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;\r\nc. pendidikan dan pelatihan; dan\r\nb.\tperencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaanpenyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral dan batubara. \r\n\r\nBupati dapat melimpahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.\r\n\r\nBagian Kedua\r\nPengawasan\r\n\r\nPasal 78\r\nBupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertarnbangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.\r\n\r\nPasal 79\r\nPengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan terhadap:\r\na. teknis pertambangan;\r\nb. pemasaran;\r\nc. keuangan;\r\nd. pengelolaan data mineral dan batubara;\r\ne. konservasi sumber daya mineral dan batubara;\r\nf. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;\r\ng, keselamatan operasi pertambangan;\r\nh. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;\r\ni. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta\r\nrancang bangun dalam negeri;\r\nj. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;\r\nk. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;\r\nl. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;\r\nm. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;\r\nn. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan\r\no. jumlah, jenis, dan mutuhasil usaha pertambangan.\r\n\r\nPasal 80\r\nPelaksanaan pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.\r\n\r\nBagian Ketiga\r\nPerlindungan Masyarakat\r\n\r\nPasal 81\r\n(1) Pemegang IUP wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan.\r\n(2) Pemegang IUP wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada\r\nmasyarakat akibat kesalahan dalam pengusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(3) Apabila terjadi sengketa akibat timbulnya dampak dan kesalahan\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. \r\n\r\n(4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.\r\n(5) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.\r\n\r\nPasal 82\r\n(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.\r\n(2) Upaya pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan operasional penambangan.\r\n(3) Tata cara pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB XV\r\nSANKSI ADMINISTRASI\r\n\r\nPasal 83\r\n(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi\r\nadministratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini\r\n(2) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam\r\nPeraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa:\r\na. peringatan tertulis;\r\nb. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi\r\natau operasi produksi; dan/atau;\r\nc. pencabutanIUP atau IPR.\r\n(3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB XVI PENYIDIKAN\r\n\r\nPasal 84\r\n(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\r\n(2) Di samping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku.\r\n(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\r\nberwenang:\r\na. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan\r\nberkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; \r\n\r\nb. melakukan pemeriksaan terhadap orang, badan usaha atau koperasi yang\tdiduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;\r\nc.\tmemanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;\r\nd. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;\r\ne. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha\r\npertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;\r\nf. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang\r\ndigunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;\r\ng.\tmendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau\r\nh. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.\r\n(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan\r\ndimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Udang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB XVII KETENTUAN PIDANA\r\n\r\nPasal 85\r\n(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP Eksplorasi dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).\r\n(2) Setiap orang yangmempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).\r\n(3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan Rakyat tanpa mendapat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam pidana kurungan palang lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\r\n\r\n\r\n\r\nBAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN\r\n\r\nPasal 86\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :\r\n1. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin\r\nPertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan \r\n\r\nperundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah masih berlaku ini sampai jangka waktu berakhirnya izin serta wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR;\r\n2. Keputusan Bupati yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun\r\n2002 tentang Pertambangan Umum Daerah dinyatakan masih berlaku\r\nsampai jangka waktu yang ditentukan dalam Keputusan Bupati dan\r\nPeraturan Bupati tersebut.\r\n\r\nBAB XIX KETENTUAN PENUTUP\r\n\r\nPasal 87\r\nHal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n\r\nPasal 88\r\nPada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barru\r\nNomor 9 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n\r\nPasal 89\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012. \n 40 \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?
\n
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah peraturan daerah baru yang menetapkan kerangka pengaturan pertambangan mineral dan batubara di wilayah Kabupaten Barru. Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tingkat nasional (terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) pada tingkat kabupaten.
\n
Apakah menggantikan Peraturan sebelumnya?
\n
Ya. Pasal 88 secara tegas menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian Perda Nomor 7 Tahun 2012 menggantikan Perda Nomor 9 Tahun 2002.
\n
Apakah mengubah Peraturan sebelumnya?
\n
Perda ini bukan merupakan amandemen pasal demi pasal dari Perda lama melainkan peraturan pengganti yang merevisi keseluruhan pengaturan pertambangan di Kabupaten Barru agar selaras dengan ketentuan nasional (mis. UU No.4/2009 dan sejumlah Peraturan Pemerintah). Tidak ada ketentuan dalam teks yang menyebut perubahan terbatas terhadap peraturan lain selain pencabutan Perda No.9 Tahun 2002.
\n
Status Berlaku
\n
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Dokumen menetapkan pengundangan pada 30 Juli 2014 (diundangkan dan ditetapkan pada tanggal tersebut), sehingga berlakunya efektif sejak tanggal tersebut sesuai Pasal 89 dan ketentuan penutupnya.
- Perda ini disusun berdasarkan dan berada dalam hierarki peraturan yang menyesuaikan ketentuan nasional seperti UU No.4/2009 dan Peraturan Pemerintah terkait; dengan demikian pelaksanaan teknisnya banyak didelegasikan ke Peraturan Bupati yang mengatur tata cara lebih lanjut.
\n

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan Utama

Tujuan dan Latar Belakang
\n
- Tujuan utama Perda ini adalah mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah (Pasal 3). Perda disusun untuk menyesuaikan Perda daerah sebelumnya dengan ketentuan nasional (terutama UU No.4/2009) dan menjamin pemanfaatan sumber daya tak terbarukan secara optimal dan bijaksana.
\n
Kewajiban dan Hak
\n
- Hak pemegang IUP antara lain melaksanakan tahapan usaha pertambangan, menggunakan prasarana umum sesuai ketentuan, memperoleh pembinaan dan pengawasan, serta memiliki hasil produksi setelah kewajiban iuran dipenuhi (Pasal 30).
- Kewajiban pemegang IUP meliputi penerapan teknik pertambangan yang baik, akuntansi sesuai standar nasional, pemenuhan kewajiban fiskal (pajak, iuran), laporan berkala, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pemenuhan standar lingkungan dan reklamasi/pascatambang serta penyediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang (Pasal 31–37, Pasal 69–71).
- Pemegang IPR memiliki hak pembinaan dan bantuan modal; kewajiban IPR meliputi memulai kegiatan dalam 3 bulan, mematuhi standar keselamatan/lingkungan, melaporkan produksi, dan memenuhi kewajiban fiskal (Pasal 39–43).
- Terdapat ketentuan untuk memprioritaskan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta peningkatan nilai tambah dan pengembangan tenaga kerja Indonesia (Pasal 34–36).
\n
Prinsip-prinsip Utama
\n
- Perda menganut asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (Pasal 2).
\n
Mekanisme dan Prosedur
\n
- Sistem perizinan berjenjang: WIUP/WPR ditetapkan oleh Bupati (dengan kriteria tertentu), IUP diberikan oleh Bupati jika WIUP berada dalam satu kabupaten, dan IUP terdiri dari dua tahap (Eksplorasi dan Operasi Produksi) dengan ketentuan masa berlaku dan syarat administratif/teknis/lingkungan/finansial (Pasal 9–26, 17–25).
- Penetapan WPR dan WIUP dilakukan oleh Bupati setelah koordinasi dengan provinsi dan pelaporan ke Menteri/Gubernur (Pasal 12–15).
- Persyaratan teknis, formulir IUP, tata cara pemberian sanksi administratif, tata cara reklamasi/pascatambang, jaminan, serta rincian lain didelegasikan dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati (berulang pada banyak pasal: mis. Pasal 5 ayat 5, Pasal 6 ayat 2, Pasal 18, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 64, Pasal 68, Pasal 71, Pasal 74, dll.).
- Pengawasan dan pembinaan menjadi kewenangan Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi serta dilaksanakan oleh inspektur tambang (Pasal 75–80).
- Ketentuan soal reklamasi, rencana pascatambang, jaminan keuangan (rekening bersama, deposito, bank garansi, cadangan akuntansi) diatur untuk menjamin pemulihan lingkungan dan tanggung jawab pasca kegiatan (Pasal 61–71).
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan dan Implementasi

Masa Berlaku dan Implementasi
\n
Perda mulai berlaku sejak diundangkan (ditetapkan dan diundangkan pada 30 Juli 2014). Pelaksanaan rinci sebagian besar ketentuan teknis dan prosedural bergantung pada Peraturan Bupati yang akan mengatur tata cara pelaksanaan.
\n
Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada
\n
- Pasal 86 menetapkan:
  \n
  - Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan sebelum Perda ini tetap masih berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin, tetapi wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR.
  - Keputusan Bupati yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2002 dinyatakan masih berlaku sampai jangka waktu yang ditentukan dalam keputusan tersebut.
  \n
\n
Batas Waktu Penyesuaian
\n
Perda tidak menetapkan batas waktu konversi atau penyesuaian spesifik selain menegaskan bahwa izin lama berlaku sampai masa berakhirnya dan wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR. Dengan kata lain, tidak ada batas waktu singkat yang disebutkan untuk penyesuaian sebelum berakhirnya masa izin; penyesuaian diproses mengikuti mekanisme pemberian IUP/IPR dan Peraturan Bupati pelaksana.
\n
Grandfathering Clauses
\n
Ketentuan Pasal 86 mengandung unsur grandfathering: izin-izin yang diberikan berdasarkan peraturan lama tetap diakui sampai masa berakhirnya. Namun setelah berakhir pemegang izin wajib menyesuaikan perizinan sesuai ketentuan baru (IUP/IPR). Selain itu keputusan Bupati lama tetap berlaku sampai periode yang tercantum pada keputusan tersebut.
\n

","sanctions","

Sanksi

Sanksi Administratif
\n
- Diatur dalam Pasal 83. Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK berupa:
  \n
  - Peringatan tertulis.
  - Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
  - Pencabutan IUP atau IPR.
  \n
- Prosedur pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 83 ayat 3), sehingga rincian pelaksanaan, tahapan administratif, dan batas-batas sanksi teknis diserahkan ke peraturan pelaksana.
\n
Sanksi Pidana
\n
- Diatur dalam Pasal 85 yang memuat ketentuan pidana bagi pelanggaran tertentu:
  \n
  - Eksplorasi tanpa IUP Eksplorasi (Pasal 85 ayat 1): ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.
  - Melakukan kegiatan operasi produksi padahal hanya memiliki IUP Eksplorasi (Pasal 85 ayat 2): ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.
  - Melakukan kegiatan pertambangan rakyat tanpa IPR (Pasal 85 ayat 3): ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku).
  \n
- Ketentuan penyidikan dan penuntutan diatur pada Pasal 84 yang memberikan kewenangan penyidik (termasuk pejabat penyidik PNS tertentu) untuk melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyegelan, penyitaan alat bukti, pemanggilan saksi/tersangka, hingga menghentikan penyidikan, serta kewajiban pemberitahuan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui aparat kepolisian sesuai KUHAP. Pasal ini menunjang pelaksanaan sanksi pidana dalam praktik penegakan hukum.
\n
Catatan tambahan
\n
- Bentuk dan tata cara pemberian sanksi administratif serta ketentuan teknis lain sering kali dirujuk untuk diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati; oleh karena itu rincian pelaksanaan sanksi administratif dapat ditemukan pada peraturan pelaksana setempat.
\n

","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT OF BARRU REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BARRU REGENCY

NUMBER 7 OF 2012

CONCERNING

MINERAL AND COAL MINING

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n

REGENT OF BARRU,

\n\n

Considering:

that in order to ensure the continuity of the management of mining materials which are non-renewable natural resources, regulation is needed so that the available reserves can be utilized optimally and wisely based on sustainable and environmentally aware regional development;
that with the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the Barru Regency Regional Regulation Number 9 of 2002 concerning General Mining is no longer appropriate so that re-regulation is needed in the field of mining which can manage and exploit mining material potential independently, reliably, transparently, competitively, efficiently and environmentally aware, in order to ensure sustainable regional development;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate the Regional Regulation of Barru Regency concerning Mineral and Coal Mining;

\n\n

Remembering:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Second-Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dadcf1c5-b13b-4a36-9a7a-168240c69bc8","actionData","errors"]