[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dadaed7b-0588-4e20-813d-e49fbb13cf70","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Tahun 2005-2025","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Tahun 2005-2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RPJPD 2005 - 2025
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2012/NO. 2, TLD NO.2, LL KAB. BURU: 6 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Tahun 2005-2025
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu diatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2OO5-2O25 Dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana RTRW Kabupaten Buru diwajibkan untuk dilakukan review; bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk peraturan daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Republik lndonesia Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur kebijakan dan program pembangunan daerah selama Tahun 2005-2025. Dalam peraturan ini juga diatur pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pemerinta daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buru Tahun 2005-2025. \n Penjelasan: 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buru Tahun 2005-2025.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2012 ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru untuk periode 2005-2025. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta menyesuaikan dengan perkembangan terkini setelah pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang. Tujuan dari RPJPD ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 20 tahun ke depan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Program Pembangunan Daerah:** Kebijakan pembangunan jangka panjang dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJP Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025, yang pelaksanaannya melalui tahapan RPJM Daerah.\n2. **Pedoman Pembangunan:** RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang mencakup visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan.\n3. **Acuan Pembangunan:** RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Maluku.\n4. **Sistematika RPJPD:** Dokumen RPJPD terdiri dari beberapa bab yang mencakup pendahuluan, gambaran umum kabupaten, analisis isu strategis, perumusan visi dan misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang, dan kaidah pelaksanaan rencana pembangunan.\n5. **Pengendalian dan Evaluasi:** Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER 02 OF 2012
ON
REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJPD)
BURU REGENCY 2005 - 2025

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BURU,

Considering / Whereas:

that as implementation of the provisions of Article 10 of Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System and Article 150 paragraph (3) letter e of Law Number 32 of 2004 on Regional Government and Article 75 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 54 of 2010 on the Implementation of Government Regulation Number 8 of 2008 on Stages, Procedures for Preparation, Control and Evaluation of the Implementation of the Regional Development Plan, it is necessary to regulate the Regional Long-Term Development Plan of 2005-2025 In Regional Regulation;
that with the issuance of Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2007 on Spatial Planning, where the RTRW of Buru Regency is required to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dadaed7b-0588-4e20-813d-e49fbb13cf70","actionData","errors"]