[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dacf09b0-33e7-4c64-8c73-f76b041c6342","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2000","number","04","year","2000","published_date","2000-03-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2000/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang\u0002undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan jenis pajak daerah; \r\nBahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah khususnya pajak daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut;\r\nBahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.\r\n \n Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 19 tahun 1997; Undang-undang Nomor 27 tahun 1980; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997. \n Peraturan ini Tentang Pajak Pengembalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan c ;\r\nKetentuan Umum;\r\nNama,Obyek dan Subyek Pajak;\r\nLingkungan Hidup;\r\nDasar Pengenaan dan Tarif Pajak;\r\nWilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak;\r\nMasa Pajak,Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;\r\nTata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;\r\nTata Cara Pembayaran;\r\nTata Cara Penagihan Pajak;\r\nPengurangan,Keringanan dan Pembebasan Pajak;\r\nPembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan,dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrsi;\r\nKeberatan dan Banding;\r\nPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;\r\nKadaluwarsa;\r\nKetentuan Pidana;\r\nPenyidikan;\r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2000. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2000 mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, yang meliputi berbagai jenis bahan seperti asbes, batu tulis, batu kapur, pasir, dan lainnya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi atau pengambilan bahan galian golongan C. Wajib pajak adalah pihak yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C, dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan harga standar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari harga dasar jenis bahan galian.

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mereklamasi lahan atau lokasi usaha. Setiap wajib pajak yang memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD. Jika SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 hari, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23182/perda-kota-banjarbaru-no-14-tahun-2009","8606a575-c809-495f-b8d7-4c2c81a30b07","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 04 YEAR 2000
CONCERNING
TAX ON EXTRACTION AND PROCESSING OF MINERAL MATERIALS
GROUP C

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU CITY

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 2 paragraph (2) letter e of Law Number 18 of 1997, concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the tax on Extraction and Processing of Mineral Materials Group C is a type of regional tax;
that in order to increase the original income of the region, especially regional taxes, steps are taken to support the implementation and intensify the source of regional income;
that to collect taxes as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining (State Gazette of 1967 Number 22, Supplement to State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dacf09b0-33e7-4c64-8c73-f76b041c6342","actionData","errors"]