[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dac5c222-f913-448e-8d07-db17693c0d60","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-11-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan - tanpa - rokok
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2019/Nomor 15 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat Dan berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 PP No. 109 Tahun 2012 maka perlu menetapkan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan PP Pengganti UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2012; Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Tujuan Dan Ruang Lingkup, Hak Dan Kewajiban, Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, Pembinaan Dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Sanksi Bagi Aparat, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019. \n 31 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok (baik perokok aktif maupun pasif), serta melarang produksi, peredaran, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok di KTR.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait KTR, termasuk:

Penetapan KTR di berbagai lokasi seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.
Hak dan kewajiban setiap orang terkait KTR, termasuk hak atas udara bersih dan sehat serta kewajiban untuk mematuhi larangan merokok di KTR.
Larangan penjualan produk tembakau menggunakan mesin layanan diri, kepada anak di bawah umur 18 tahun, dan kepada perempuan hamil.
Pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang dengan mencantumkan peringatan kesehatan dan penandaan usia.
Pembatasan sponsor kegiatan oleh produsen atau importir produk tembakau.
Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab KTR untuk memberikan himbauan, teguran, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran di KTR.
Larangan menyiarkan atau menggambarkan orang merokok di media.
Larangan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR oleh Wali Kota melalui perangkat daerah terkait.
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR.

\n","transitional_provisions","1. Semua program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan KTR yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa teguran.\n2. Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n3. Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 23, Pasal 24, Pasal 35 dan Pasal 36 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) minggu atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER: 15
SERIES: E
2019

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 15 OF 2019
CONCERNING
SMOKE-FREE ZONES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

Considering:

that in order to improve the health status of the community, both physically, mentally, spiritually and socially for everyone to live productively socially and economically, awareness, willingness, and ability of everyone to accustom a healthy lifestyle are required;
that based on the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health, it is mandatory for the Regional Government to establish Smoke-Free Zones in its territory;
that based on the provisions of Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning Security of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, where the Regional Government is obliged to establish Smoke-Free Zones in its

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dac5c222-f913-448e-8d07-db17693c0d60","actionData","errors"]