[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dabd75c3-05c3-44af-82b3-72bd0a6f99b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana","short_title","Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2026","number","7","year","2026","published_date","2026-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","c412ae35-0f11-4e7b-b52c-b17908d17f4c","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Gubernur (Pergub)","short_name","Pergub","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-kalurahan tangguh-bencana
2026
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 7, BD.2026/ NO.7
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Penyelenggaraan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa Kalurahan/Kelurahan merupakan salah satu\r\nujung tombak dalam mewujudkan visi untuk\r\nmewujudkan ketangguhan masyarakat dalam\r\nmenghadapi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;\r\nbahwa dalam rangka mewujudkan ketangguhan\r\nterhadap bencana, diperlukan dukungan dan peran serta\r\nmasyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan,\r\npenanganan darurat dan pemulihan bencana di\r\nlingkungan Kalurahan/Kelurahan di Daerah Istimewa\r\nYogyakarta;\r\nbahwa dalam rangka memberikan pedoman dan\r\nkepastian hukum dalam penyelenggaraan\r\nKalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana perlu diatur\r\ndengan Peraturan Gubernur; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Komponen Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana; Kategori dan Pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana; Pola Koordinasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2026. \n Jumlah Halaman: 18 hlm. Lampiran: 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya, serta memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana.

Secara substansial, setiap Kalurahan/Kelurahan diwajibkan menyelenggarakan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana yang mencakup aspek legislasi, perencanaan, kelembagaan, fasilitasi, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan diwajibkan menyusun peraturan terkait pengurangan risiko bencana dan memiliki dokumen perencanaan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan.

Dalam aspek kelembagaan, dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kalurahan/Kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana. FPRB bertugas menyusun kebijakan, melakukan kajian risiko, aksi antisipatif, penanganan kedaruratan, hingga pemulihan. Struktur FPRB terdiri dari ketua, wakil ketua, dan kelompok kerja (mitigasi, tanggap darurat, serta logistik dan peralatan) yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah. Selain itu, dapat dibentuk Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana untuk mendukung kegiatan di tingkat akar rumput.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam memfasilitasi pembentukan, peningkatan kapasitas, serta pembinaan dan pengawasan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD DIY dan sumber pendapatan lain yang sah. Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan hingga pemulihan.

","transitional_provisions","1. Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana dan FPRB Kalurahan/Kelurahan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa kerja pengurus dan/atau anggota.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGULATION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 7 OF 2026
ON
IMPLEMENTATION OF DISASTER-RESILIENT KALURAHAN/KELURAHAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

Considering :

that the Kalurahan/Kelurahan is one of the spearheads in realizing the vision to achieve community resilience in facing disasters in the Special Region of Yogyakarta;
that in order to realize disaster resilience, support and participation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dabd75c3-05c3-44af-82b3-72bd0a6f99b8","actionData","errors"]