[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","daa66787-dde2-4789-a2a9-b3d261e3c888","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-01-12","effective_date","2012-01-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan-tempat-khusus-parkir-retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan tempat khusus parkir dan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Purbalingga agar dapat tertata lebih baik, tertib dan teratur perlu adanya regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan tempat khusus parkir kepada masyarakat agar tercipta keindahan, ketertiban dan kenyamanan ;\r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung terlaksananya pembangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Tahun 1999 Nomor 3 Seri B Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 4) perlu disesuaikan dan diatur kembali;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, hurub b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010. \n Peraturan ini mengatur tentang pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan serta tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Tahun 1999 Nomor 3 Seri B Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan tempat khusus parkir dan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Purbalingga. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan tempat khusus parkir agar tertata lebih baik, meningkatkan pelayanan tempat khusus parkir kepada masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan ini mengatur penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan, dan/atau perorangan. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir. Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan yang meliputi rencana tata ruang wilayah, analisis dampak lalu lintas, kemudahan akses, konstruksi yang sesuai, batas-batas yang jelas, serta rambu lalu lintas dan marka jalan. Pengelola tempat khusus parkir swasta wajib memiliki izin, berhak memungut jasa parkir, dan dilarang memungut jasa parkir lebih dari dua kali tarif retribusi tempat khusus parkir yang dikelola Pemerintah Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang merupakan retribusi jasa usaha. Tarif retribusi didasarkan pada jenis kendaraan, tingkat penggunaan, dan jangka waktu penggunaan tempat parkir. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, dan keringanan retribusi. Selain itu, diatur pula mengenai kadaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, sanksi administratif, dan insentif pemungutan.","transitional_provisions","Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) dan (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 13 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali pungutan yang terhutang.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 13 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2012
CONCERNING
ORGANIZATION OF SPECIAL PARKING PLACES
AND LOCAL FEE FOR SPECIAL PARKING PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURBALINGGA,

Considering:

that in order to provide a legal umbrella for the organization of special parking places and local fee for special parking places in Purbalingga Regency so that they can be better organized, orderly and regularly, there is a need for regulations governing the Organization of Special Parking Places;
that in order to improve the service of special parking places to the community in order to create beauty, order and comfort;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and in order to improve services to the community and increase Regional Original Income to support the implementation of development, the Regional Regulation of Purbalingga Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=daa66787-dde2-4789-a2a9-b3d261e3c888","actionData","errors"]