For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Tanpa Perawatan (Non DTP) Dan Unit Kesehatan Mata Komunitas Serta Tarif Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar

Also known as: Perda Kota Banjar 7/2006 · Perda Kota Banjar No. 7 Tahun 2006 · Perda Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2006

Status:
Active
Effective Date:20 Februari 2006Publication Date:20 Februari 2006
Layanan Umum Pemerintah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Tanpa Perawatan (Non DTP) Dan Unit Kesehatan Mata Komunitas Serta Tarif Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar
LocationPemerintah Kota Banjar
Effective Date20 Februari 2006
Publication Date20 Februari 2006
Place of EnactmentBanjar

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP), Puskesmas Tanpa Perawatan (Non DTP) dan Unit Kesehatan Mata Komunitas Serta Tarif Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Pada Instalasi Kesehatan Pemerintah Kota Banjar.

Peraturan Daerah Kota Banjar ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2004 tentang tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Unit Kesehatan Mata Komunitas, dan pemeriksaan kesehatan lingkungan. Perubahan meliputi tarif rawat jalan, tindakan di poli umum dan gigi, tindakan di unit gawat darurat, tarif rawat inap, tarif di unit kesehatan mata komunitas, tarif penunjang diagnostik, tarif pemakaian ambulance, tarif pemeriksaan Visum Et Repertum, retribusi penunggu pasien, retribusi pemeriksaan haji, retribusi pelayanan kesehatan lingkungan, dan retribusi fogging. Selain itu, masyarakat Kota Banjar yang memiliki KTP Kota Banjar dibebaskan dari retribusi rawat jalan, dan masyarakat miskin dengan kartu ASKES GAKIN dibebaskan dari retribusi rawat jalan, rawat inap, dan tindakan. Penggunaan hasil retribusi diatur untuk peningkatan mutu pelayanan Puskesmas/Unit Kesehatan Mata Komunitas (UKMK), pelaksanaan program kesehatan oleh Dinas Kesehatan, dan biaya operasional fogging.

(-)

(-)