[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da95da14-6d95-426a-ba3e-646a357a1502","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sikka","place_of_enactment","Maumere","theme","Penanggulangan Rabies","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemerintah Daerah Kabupaten SIkka
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Rabies
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia; bahwa wabah rabies yang melanda Kabupaten Sikka sejak Tahun 1998 menjadi permasalahan yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies; \n Pasal 18 ayat(6) UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 15 Tahun 1977; PP Nomor 82 Tahun 2000; PP Nomor 95 Tahun 2012; \n PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN RABIES, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; III. Asas; IV. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab; V. Upaya Penanggulangan Rabies; VI. Peran Serta Masyarakat dan Organiasasi Non Pemerintah; VII. Larangan; VIII. Pembiayaan Penanggulangan Rabies; IX. Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi; X. ketentuan Penyidikan; XI. Ketentuan Pidana; XII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud memberikan landasan hukum dalam penetapan berbagai kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan rabies di Daerah, serta bertujuan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan rabies. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah karena wabah rabies yang melanda Kabupaten Sikka sejak tahun 1998 membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta perlunya tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi.

\n\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan rabies, yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kesehatan. Setiap orang atau badan berhak memiliki atau memelihara HPR, mendapat pelayanan terkait pemeliharaan HPR, mengalihkan kepemilikan HPR dalam daerah, dan mendapat penanganan ketika menjadi korban. Sebaliknya, setiap orang atau badan wajib menaati ketentuan mengenai pemeliharaan, vaksinasi, eliminasi, pengalihan kepemilikan HPR, serta penanganan terhadap korban dan HPR.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi kewajiban bagi pemilik HPR untuk melaporkan HPR yang dimilikinya, memiliki Kartu Registrasi HPR dan kartu vaksinasi HPR, serta melaporkan apabila HPR mati atau hilang. Pemilik HPR juga wajib mempersiapkan HPR untuk divaksinasi minimal satu kali setahun. Pemerintah Desa atau Kelurahan melakukan pengecekan administrasi HPR yang tidak memiliki penning dan berkoordinasi dengan Tim eliminasi jika HPR tersebut tidak memiliki Kartu Registrasi HPR dan/atau Kartu Vaksinasi HPR karena kelalaian pemilik HPR. Pengalihan kepemilikan HPR wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat. Korban gigitan HPR berhak mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan observasi HPR yang menggigit seseorang selama 14 hari.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIKKA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIKKA REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
RABIES CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIKKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Health is a human right and
an element of welfare that must be realized
in accordance with the ideals of the Indonesian nation;
that the rabies outbreak that has hit Sikka Regency
since 1998 has become a problem that
endangers the health and welfare
of the community;
that based on the considerations as intended
in letters a, and b, it is necessary to form a Regulation
Regional Regulation concerning Rabies Control;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State Republic of
Indonesia;
Law Number 69 of 1958 concerning
Establishment of Level II Regions within the Territory
Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and
East

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da95da14-6d95-426a-ba3e-646a357a1502","actionData","errors"]