[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da93f5da-04bb-491e-82e7-dd54e4a6a988","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-hotel
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa hotel merupakan salah satu usaha pendukung sektor\r\nkepariwisataan yang mengedepankan pelayanan di bidang\r\njasa dan keberadaannya dapat diupayakan bagi peningkatan\r\nPendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan\r\nkesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah, Pajak Hotel termasuk salah satu jenis\r\nPajak yang menjadi kewenangan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf\r\nb, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKaranganyar tentang Pajak Hotel. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12\r\nTahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7\r\nTahun 2008. \n Peraturan ini mengatur kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang\r\npribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,\r\ndengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk\r\nkeperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam ini atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKaranganyar Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 89 Seri A.2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Karanganyar. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah bahwa hotel merupakan usaha pendukung sektor kepariwisataan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut Pajak Hotel.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Objek pajak meliputi pelayanan yang disediakan hotel, termasuk jasa penunjang seperti fasilitas telepon, internet, dan transportasi. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha hotel itu sendiri.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Besaran pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.
Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak: Pajak terutang dipungut di wilayah Kabupaten Karanganyar. Masa pajak hotel akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pemungutan Pajak: Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak.

Peraturan ini juga mengatur tentang Surat Tagihan Pajak (STPD), tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pembukuan dan pemeriksaan, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, ketentuan pidana, dan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 4 OF 2010
CONCERNING
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that hotels are one of the supporting businesses in the tourism sector that prioritize services in the field of services and their existence can be strived for to increase Regional Original Income in order to improve the welfare of the community;
that based on the provisions of Article 2 paragraph (2) letter a of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Hotel Tax is one type of Tax that is the authority of the Region;
that based on the considerations in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Karanganyar Regency concerning Hotel Tax.

In View of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da93f5da-04bb-491e-82e7-dd54e4a6a988","actionData","errors"]