[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da87687a-cf51-4802-942b-7befc807be8f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2015 tentang PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2015/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
ABSTRAK:	\n \n Penularan virus HIV dan AIDS semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu. Upaya penanggulangan perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 1974; UU No 8 Tahun 1981; UU No 5 Tahun 1997; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 29 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 35 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 32 Tahun 1996; PP No 79 Tahun 2005; PERPRES No 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 68/MEN/IV/2004; Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No 02/PER/MENKO/KESRA/2007; PERMENDAGRI No 20 Tahun 2007; PERMENKES No 269 Tahun 2008; PERMENKES No 290 Tahun 2008; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional No 08/PER/MENKO/KESRA/2010; PERMENKES No 21 Tahun 2013; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; KEPMENKES No 1507 Tahun 2005; PERDA Kab Kuningan No 3 Tahun 2008; PERDA Kab Kuningan No 21 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penanggulangan HIV dan AIDS dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tMaksud, Tujuan dan Sasaran\r\n3.\tKebijakan dan Strategi Pelaksanaan\r\n4.\tKegiatan Penanggulangan\r\n5.\tKewajiban, Larangan dan Hak\r\n6.\tKomisi Penanggulangan AIDS\r\n7.\tPeran Serta Masyarakat\r\n8.\tPembiayaan\r\n9.\tSanksi Administratif\r\n10.\tKetentuan Penyidikan\r\n11.\tKetentuan Pidana\r\n12.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2015. \n 29 HLM (Penjelasan 5 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS ditetapkan dengan tujuan untuk menekan laju penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) guna melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit ini.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:\nPeraturan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penularan HIV dan AIDS yang semakin meluas tanpa mengenal status sosial dan batas wilayah. Upaya penanggulangan perlu dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Kebijakan dan Strategi:\nPenanggulangan HIV dan AIDS memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, harkat dan martabat manusia, serta keadilan dan kesetaraan gender. Strategi pelaksanaannya meliputi peningkatan promosi kesehatan, pencegahan penularan melalui berbagai cara (alat suntik, hubungan seksual tidak aman, ibu ke bayi), peningkatan perawatan, dukungan, pengobatan, pengurangan dampak negatif epidemi, penguatan kemitraan, koordinasi, mobilisasi sumber dana, pengembangan program komprehensif, intervensi struktural, dan penerapan perencanaan berbasis data.

\n\n

Kegiatan Penanggulangan:\nKegiatan penanggulangan meliputi promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan, dukungan, dan rehabilitasi. Promosi kesehatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi. Pencegahan penularan HIV dilakukan melalui hubungan seksual (Abstinensia, Be Faithful, Condom use, no Drug, Education) dan non-seksual (uji saring darah pendonor, pencegahan infeksi pada tindakan medis, pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik). Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dilaksanakan melalui pencegahan penularan pada perempuan usia reproduktif, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan, pencegahan penularan dari ibu hamil ke bayi, dan pemberian dukungan psikologis.

\n\n

Kewajiban dan Larangan:\nPeraturan ini mengatur kewajiban bagi orang yang terinfeksi HIV untuk melindungi pasangan seksualnya, menggunakan peralatan steril, dan mengikuti pemeriksaan IMS. Pengelola tempat hiburan dan perusahaan wajib melaporkan data karyawan dan melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya. Terdapat larangan bagi orang yang terinfeksi HIV untuk mendonorkan darah atau melakukan tindakan yang dapat menularkan HIV, serta larangan bagi pengusaha untuk melakukan PHK atau mandatory HIV test.

\n\n

Komisi Penanggulangan AIDS:\nDalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, dibentuk KPA tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pelanggar Pasal 24, 28, 29, 37, dan/atau 39.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan hak tertentu, pencabutan izin usaha, dan/atau penghentian usaha.\n3. Pelanggaran Pasal 37 ayat (1-5), Pasal 39 ayat (1-3), dan Pasal 44 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUNINGAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
CONCERNING
HIV AND AIDS MITIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

Considering:

that the transmission of HIV and AIDS is increasingly widespread and without regard to social status or territorial boundaries, and there has even been a significant increase in numbers from time to time;
that mitigation efforts as intended in letter a need to be organized comprehensively, integratedly, sustainably and harmoniously by the Regional Government and all stakeholders by involving various sectors to improve the health status of the community;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning HIV and AIDS Mitigation;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da87687a-cf51-4802-942b-7befc807be8f","actionData","errors"]