[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da7c00fa-e894-47c9-a1a2-07b9f2b24453","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi izin Usaha Angkutan Umum Dan izin Trayek Angkutan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","2008-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","Retribusi izin Usaha Angkutan Umum Dan izin Trayek Angkutan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-izin-trayek-angkutan-umum
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12, TLD NO.12, LL KAB. LANDAK: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi izin Usaha Angkutan Umum Dan izin Trayek Angkutan Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa dunia usaha angkutan umum di Kabupaten Landak menunjukkan perkembangan, sehingga diperlukan adanya Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum yang dijadikan sebagai sumber informasi resmi bagi pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha angkutan yang didirikan \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Pengendalian dan Pengawasan; Tatacara Untuk Memperoleh Izin; Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administratif; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pemindahan; Pencabutan Perizinan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2008. \n 14 Halaman Peraturan dan 3 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang telah dikeluarkan terdahulu yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Landak. Latar belakangnya adalah perkembangan usaha angkutan umum yang memerlukan pengaturan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kepastian berusaha, serta sebagai sumber pendapatan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi perizinan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Pengaturan mengenai izin usaha angkutan umum, izin trayek, izin operasi, izin insidentil, dan kartu pengawasan.\n- Penentuan objek dan subjek retribusi, serta golongan retribusi sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.\n- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan.\n- Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.\n- Pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum, termasuk persyaratan dan larangan perubahan bentuk kendaraan.\n- Tata cara memperoleh izin, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon.\n- Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis izin, jenis angkutan, dan daya angkutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 15 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 12 OF 2008
CONCERNING
LOCAL FEE FOR PUBLIC TRANSPORT BUSINESS PERMIT AND PUBLIC TRANSPORT ROUTE PERMIT
PUBLIC TRANSPORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering:

that the public transport business in Landak Regency
shows development, so it is necessary to have a Public
Transport Business Permit and a Public Transport Route Permit
which is used as an official source of information for interested
parties regarding the identity and matters relating to the
established transport business;
that to achieve this goal, it is necessary to regulate Public Transport
Business Permits and Public Transport Route Permits in order to
create a healthy business climate, business certainty,
business development, partnerships, business opportunities and
protection for companies that run their businesses;
that the proceeds from the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da7c00fa-e894-47c9-a1a2-07b9f2b24453","actionData","errors"]