[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da7435ab-9ec7-4aad-badc-00b23d377ff8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepegawaian, aparatur negara
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu ditingkatkan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu untuk diganti. \n UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 16 Tahun 2018; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 11 Tahun 2009; PermenkumHAM No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Perda Kab. HSU No.12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017; Perbup HSU No. 24 Tahun 2018. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas 15 Bab dan 24 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 1991 Seri D Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakangnya adalah untuk memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peranan PPNS secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Kedudukan PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD masing-masing, dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP selaku Ketua Sekretariat PPNS.\n- Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana, dengan Surat Perintah dari Kepala Satpol PP.\n- Wewenang PPNS meliputi menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, menghentikan penyidikan dengan petunjuk Penyidik Polri, dan melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. PPNS juga diberikan kewenangan melakukan penangkapan dan/atau penahanan, dengan koordinasi bersama Penyidik Polri.\n- Dibentuk Sekretariat PPNS untuk koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS, yang secara ex-officio berada pada Satpol PP.\n- PPNS berhak mendapat uang insentif yang diatur dengan Peraturan Bupati.\n- PPNS wajib melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, membuat berita acara, mematuhi kode etik, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pejabat PPNS yang melanggar wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kode etik PPNS, dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

HULU SUNGAI UTARA LOCAL REGULATION
NUMBER 11 OF 2018
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to provide guaranteed legal certainty for the enforcement of Regional Regulations and other statutory regulations as well as the implementation of public order and peace, it is necessary to improve the role of Civil Servant Investigator in a coordinated, directed, integrated, and sustainable manner;
that the Hulu Sungai Utara Regency Regulation Number 8 of 1990 concerning Civil Servant Investigators within the Hulu Sungai Utara Regency Government is no longer in accordance with the development of statutory regulations and the implementation of regional government, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da7435ab-9ec7-4aad-badc-00b23d377ff8","actionData","errors"]