[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da713462-1803-4303-9c20-b84708ab2d0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Batu","place_of_enactment","Batu","theme","Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 1/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat {21\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan\r\nHukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu\r\ntentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; \n l.\r\n2.\r\na\r\n4.\r\n5.\r\n6.\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang\r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\nUndang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak\r\nAsasi Manusia (L,embaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3886);\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang\r\nPembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2OOl Nomor 91, Tambahan\r\nlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);\r\nUndang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang\r\nAdvokat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4288);\r\nUndang-undang Nomor 48 Tahun 2OO9 tentang\r\nKekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2OO9 Nomor 157, Tambahan\r\nkmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019\r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan\r\nL,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang\r\nPenanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2O1l Nomor 83, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);\r\n9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang\r\nBantuan Hukum (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan\r\nl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan\r\nkmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5679);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 ter.tang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan\r\nkmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang\r\nSyarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum\r\ndan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor\r\n98, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5421);\r\n14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia\r\nNomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana\r\nPeraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 42\r\nTahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian\r\nBantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan\r\nHukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63\r\nTahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10\r\nTahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan\r\nPemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013\r\ntentang Syarat dal Tata Cara Pemberian Bantuan\r\nHukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;\r\n15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9\r\nTahun 2Ol2 tentang Bantuan Hukum Untuk\r\nMasyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3\r\nTahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2Ol2\r\ntentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nASAS DAN TUJUAN\r\nBAB III\r\nRUANG LINGKUP\r\nBAB IV\r\nPENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM\r\nBAB V\r\nPENDANAAN\r\nBAB VI\r\nLARANGAN\r\nBAB VII\r\nSANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PIDANA\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional penerima bantuan hukum, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam proses pengadilan, menjamin pemanfaatan bantuan hukum secara merata, dan terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.\n\nWalikota menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum. Pendanaan diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi atau nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Mereka berhak mendapatkan bantuan pendanaan, mengeluarkan pendapat, mencari informasi, dan mendapatkan perlindungan.\n\nPenerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga selesai, sesuai standar dan kode etik advokat, secara cuma-cuma, serta mendapatkan informasi terkait. Mereka wajib mengajukan permohonan, menandatangani surat kuasa, menyampaikan informasi yang benar, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.\n\nProsedur pemberian bantuan hukum meliputi pengajuan permohonan tertulis dengan persyaratan identitas, uraian masalah hukum, data perkara, surat keterangan miskin, dan surat kuasa jika diwakilkan. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyampaikan kesediaan atau penolakan. Bantuan hukum litigasi diberikan oleh Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Bantuan hukum nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan pembuatan dokumen hukum.\n\nSumber pendanaan bantuan hukum dibebankan pada APBD. Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan berdasarkan penyelesaian per-perkara dengan bukti pendukung. Penyaluran dana bantuan hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan bantuan hukum.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar Pasal 8 diberikan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau pengembalian semua bantuan pendanaan yang telah diterima.\n3. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BATU
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF BATU CITY
NUMBER 1 OF 2020
ON
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BATU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Batu City on Legal Aid for Poor Communities;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209);
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da713462-1803-4303-9c20-b84708ab2d0c","actionData","errors"]