[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da6683e4-4106-4569-882d-18ac7f6f1082","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-pemberdayaan-pedagang-lokal
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2018 (137), 12 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal
ABSTRAK:	\n \n bahwa pedagang lokal yang berada di wilayah Kota Jayapura perlu diproteksi termasuk barang dagangannya yang memiliki ciri khas daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1993; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Jayapura No. 5 Tahun 2017. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur mengenai hak, tujuan dan lingkup pengaturan, perlindungan pedagang lokal meliputi a. perlindungan dari persaingan terhadap perusahaan distributor, ritel besar dan pedangang besar, b. pedagang non lokal dalam pemasaran komoditas lokal, dan c. lembaga pembiayaan resmi maupun yang tidak resmi yang memungut bunga utang melebihi ketentuan yang berlaku. Perlindungan yang diberikan meliputi pendampingan, sosialisasi, afirmasi, dan penempatan pedagang. Selain perlindungan dilakukan pula pemberdayaan terhadap pedagang lokal, meliputi pelatihan, kunjungan perbandingan, penguatan kerja sama, dan kemitraan. Dinas melakukan pendataan pedagang lokal dan data tersebut diperbaharui setiap empat bulan. Distrik, kelurahan dan kampung melakukan pendataan pedagang lokal di wilayahnya dalam satu buku data. Selain itu diatur pula kewajiban dan tanggung jawab pedagang lokal, salah satunya pedagang lokal yang mendapatkan fasilitas pembiayaan wajib taat untuk membayar kewajiban kepada pihak pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. \n 12 hlm (Penjelasan: 2 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pedagang lokal, serta memproteksi pedagang lokal dan barang dagangan yang memiliki ciri khas daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Perlindungan Pedagang Lokal: Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap pedagang lokal dari persaingan dengan distributor, ritel besar, pedagang besar, dan pedagang non-lokal dalam pemasaran komoditas lokal. Perlindungan ini meliputi pendampingan, sosialisasi, afirmasi, dan penempatan pedagang lokal di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pemberdayaan Pedagang Lokal: Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan pedagang lokal melalui pelatihan dan penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi pembentukan perhimpunan pedagang lokal.
Larangan dan Kewajiban: Distributor, pedagang besar, dan ritel besar dilarang menjual produk lokal secara eceran dan partai, kecuali untuk distribusi ke luar wilayah Papua. Pedagang lokal wajib taat terhadap peraturan, menjaga ketertiban umum dan kebersihan, serta bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan.
Pendataan Pedagang Lokal: Dinas terkait wajib melakukan pendataan pedagang lokal yang meliputi nama pedagang, jenis dagangan, lokasi berdagang, dan status usaha (tanpa badan hukum atau berbadan hukum).
Promosi: Dinas membuat rancangan pelaksanaan kegiatan berskala kota sebagai ajang promosi pedagang lokal dan komoditas lokal, dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang memperjualbelikan komoditas lokal secara partai dipidana kurungan selama 3 bulan atau denda Rp 5.000.000,00.\n2. Setiap orang atau badan hukum yang memperjualbelikan komoditas lokal secara ecer dipidana kurungan selama 1 bulan atau denda Rp 500.000,00.\n3. Penyidik berhak menyita KTP pelanggar dan barang-barang yang menjadi objek pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF JAYAPURA
THE PROVINCE OF PAPUA

REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA CITY
NUMBER 10 OF 2018
ON
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF LOCAL TRADERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize the welfare of the community as stated in achieving the goals of the State as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to ensure that the needs of the community are met;
that in order to ensure that the basic needs of the community are met in the face of challenges and developments in social welfare at the local level, comprehensive and responsible strategic efforts and steps are needed to provide protection and empowerment to local traders;
that local traders in the Jayapura City area need to be protected, including their merchandise that has the characteristics of the region;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da6683e4-4106-4569-882d-18ac7f6f1082","actionData","errors"]