[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da5f582b-a1ef-486b-a823-0ddfd0e3dd3b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Izin Pemanfaatan Ruang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Izin Pemanfaatan Ruang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN PEMANFAATAN RUANG
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD. No. 2019/15, TLD. No. 2019/375, LL Kota Ambon: 13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perlu adanya izin pemanfaatan ruang di kota Ambon untuk pengendalian berbagai kegiatan pembangunan dan memperhatikan kesesuaian dan keselarasan fungsi berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk melakukan proses penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan peraturan daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemeirntah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Walikota Ambon Nomor 10 Tahun 2013; \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan perizinan, subjek dan objek izin pemanfaatan ruang, prosedur penertiban izin pemanfaatan ruang, masa berlaku dan perpanjangan izin pemanfaatan ruang, hak, kewajiban dan larangan penerima izin pemanfaatan ruang, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyelidikan dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Izin Pemanfaatan Ruang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang kota, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang izin, serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. *Jenis Izin Pemanfaatan Ruang*: Izin prinsip, izin lokasi, dan izin pemanfaatan lahan/tanah.\n2. *Prosedur Perizinan*: Pengajuan permohonan, verifikasi oleh tim teknis, penerbitan atau penolakan izin oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.\n3. *Masa Berlaku Izin*: Jangka waktu berlakunya izin dan ketentuan perpanjangan.\n4. *Hak dan Kewajiban Pemegang Izin*: Hak untuk membebaskan lahan, kewajiban mematuhi peraturan, menghormati kepentingan pihak lain, dan melaporkan perolehan tanah.\n5. *Larangan*: Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin, penyalahgunaan izin, dan kegiatan yang merusak lingkungan.\n6. *Pembinaan dan Pengawasan*: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin pemanfaatan ruang.\n7. *Peran Serta Masyarakat*: Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait izin pemanfaatan ruang.","transitional_provisions","1. Ketentuan pemanfaatan tanah yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n2. Bagi pemegang izin pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan sanksi administratif dan sanksi pidana dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin.\n2. Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 bagi yang melakukan kegiatan usaha pemanfaatan ruang tanpa izin atau tidak memperpanjang izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 15 OF 2019
CONCERNING
SPACE UTILIZATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

Considering:

that there is a need for a space utilization permit in the city of Ambon to control various development activities and pay attention to the suitability and harmony of sustainable functions in accordance with the spatial plan;
that to carry out the process of issuing Space Utilization Permits according to Ambon Mayor Regulation Number 38 of 2016, there are still shortcomings and it has not been able to accommodate the development of community needs, so it is necessary to make improvements with Regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Space Utilization Permits;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da5f582b-a1ef-486b-a823-0ddfd0e3dd3b","actionData","errors"]