[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da5601eb-ca03-46cb-ac13-e02a8789cfd4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas-Dinas Sipil","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 1961","number","8","year","1961","published_date","1961-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas-Dinas Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1961
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 8, LN.1961/NO.203, TLN NO.2266, BPHN.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas-Dinas Sipil
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 1961. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1952 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menertibkan penggunaan kendaraan bermotor milik negara yang digunakan oleh instansi sipil, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada departemen-departemen dalam pengelolaan anggaran pembelian dan penggunaan kendaraan bermotor, serta untuk menjaga keseragaman dalam penggunaan dan pemeliharaan kendaraan tersebut.

Ketentuan Substansial: Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, bersama Menteri Keuangan, bertanggung jawab menetapkan peraturan terkait pembelian, penggunaan, penyimpanan, dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Setiap departemen wajib mendaftarkan kendaraan yang dibeli dan melaporkan perubahan status atau lokasi penggunaannya. Pembelian kendaraan harus disetujui oleh Panitia Pembelian yang terdiri dari wakil beberapa departemen terkait. Pengawasan penggunaan kendaraan di jalan umum diatur oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Kepala Kepolisian Negara. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Perbendaharaan Negara.

","transitional_provisions","1. Selama belum ada peraturan-peraturan yang disandarkan pada Peraturan Presiden ini, maka semua peraturan yang sudah ada tetap berlaku dengan ketentuan bahwa wewenang untuk melaksanakannya dilakukan oleh Menteri atau Menteri yang bersangkutan yang ditunjuk dalam Peraturan Presiden ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-undang Perbendaharaan Negara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 1961
CONCERNING
REGULATION OF STATE-OWNED MOTOR VEHICLES FOR CIVIL SERVICES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	it is necessary to regulate the control of Government-owned motor vehicles; it is necessary to replace Government Regulation Number 39 of 1952 concerning Civil Motor Vehicle Regulations, because it is no longer in accordance with the circumstances;
In view of:	Article 4 paragraph (1) of the Basic Law; Law Number 10 Prp. of 1960 (State Gazette of 1960 Number 31);

Hearing:

The Working Cabinet Deliberation on March 25, 1961;

DECIDES:

First:
Revoking Government Regulation Number 39 of 1952 and other regulations that conflict with the Presidential Regulation below;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da5601eb-ca03-46cb-ac13-e02a8789cfd4","actionData","errors"]