[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da4c4d09-b622-40cb-869d-392f6eaf3630","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-04-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sorong","place_of_enactment","Sorong","theme","Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - jasa usaha
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2018/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mengoptimalkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong untuk menunjang kegiatan pembangunan, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diubah dengan penambahan obyek retribusi \n Dasar hukum perda ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, PP No 58 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2017, PP No 69 Tahun 2010, Permendagri No 21 Tahun 2011, PMK Nomor 11/MK.07/2010, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 \n Penambahan Obyek Retribusi pada ketentuan pasal 20 ayat (1), Penambahan pada ketentuan pasal 23 mengenai struktur dan besarnya tarif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018. \n Peraturan Dearah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha \n Retribusi Jasa Usaha \n 3 hal, penjelasan 1 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong guna menunjang kegiatan pembangunan dengan penambahan obyek retribusi.

Perubahan utama dalam peraturan ini adalah penambahan obyek retribusi pada pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, khususnya di Bandara Dominic Edward Osok (DEO) Sorong. Obyek retribusi meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir di Bandara DEO Sorong.

Selain itu, peraturan ini menetapkan struktur dan besaran tarif parkir kendaraan di Bandara DEO Sorong, yang dibedakan berdasarkan jenis kendaraan (umum dan khusus) serta durasi parkir (per jam atau per hari). Tarif parkir bervariasi mulai dari Rp. 3.000,-/jam untuk kendaraan roda 2 hingga Rp. 15.000,-/hari untuk kendaraan taxi airport dan cargo/angkutan airline.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SORONG
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SORONG CITY
NUMBER 3 OF 2018
ABOUT
FOURTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SORONG CITY
NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SORONG,

Considering:

that in order to optimize efforts to increase Original Revenue
of Sorong City to support activities
development, the Regional Regulation of Sorong City Number 2
Year 2011 concerning Retribution for Business Services, needs to be amended by
addition of retribution object;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding
Fourth Amendment to Regional Regulation of Sorong City Number
2 of 2011 concerning Retribution for Business Services;

Remembering:

Law Number 45 of 1999 concerning the Establishment
Central Irian Jaya Province, West Irian Jaya Province,
Paniai Regency, Mimika Regency, Puncak Jaya

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da4c4d09-b622-40cb-869d-392f6eaf3630","actionData","errors"]