Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta No. 3 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan untuk meminimalisir kekurangan kekayaan daerah.

Peraturan ini membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang bertugas menginventarisasi kasus kerugian, menghitung jumlah kerugian, mengumpulkan bukti, menginventarisasi harta kekayaan sebagai jaminan, menyelesaikan kerugian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), memberikan pertimbangan kepada Walikota, menatausahakan penyelesaian kerugian, dan menyampaikan laporan kepada Walikota dan BPK.

Peraturan ini mengatur penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga. Untuk Bendahara, penyelesaian dapat dilakukan melalui SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara. Pegawai bukan Bendahara dapat menyelesaikan kerugian secara damai atau melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR) biasa. Kerugian yang disebabkan oleh Pihak Ketiga diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur tentang kadaluwarsa tuntutan, penghapusan dan penghentian kewajiban membayar ganti rugi, penyetoran ganti rugi ke Kas Daerah, dan pelaporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah.

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Walikota menerima laporan tentang kekurangan Kerugian Daerah dari pejabat yang berwenang dan oleh TPKD dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya Kerugian Daerah, Walikota dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.