[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da34e9d1-3014-436a-98fd-0e5622e3a1a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2021 tentang \r\nTUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-03-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2021/ NO. 312
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG \r\nTUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang\r\nNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan\r\nDan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara\r\nRepublik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi\r\ndan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan\r\nTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesiaNomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas\r\nUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan\r\nTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4150);\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4285);\r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4355); \r\n7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); \r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234); \r\n9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5494); \r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta\r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6573); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang\r\nNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4552); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem\r\nPengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4890); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara\r\nTuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai\r\nNegeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5934);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6322); \r\n16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007\r\ntentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara\r\nTerhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 147); \r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang\r\nTuntutan Pembendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi\r\nKeuangan Dan Barang Daerah; \r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun\r\n2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor\r\n157); \r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018\r\ntentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah\r\nTerhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161). \r\n \r\n \n \r\nRuang lingkup Penyelenggaraan Tuntutan Kerugian Daerah, meliputi:\r\na. tuntutan Perbendaharaan; dan\r\nb. tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021. \n Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 tahun 2005 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah di Kabupaten Jeneponto. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, meliputi kepastian hukum, keadilan, tertib, transparan, tanggung jawab, kepatutan, dan taat pada peraturan perundang-undangan.
Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
Tata cara penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, termasuk upaya damai, tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutan perbendaharaan khusus, dan pencatatan.
Tata cara penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, melalui penerbitan SKTJM, SKP2KS, dan melalui Majelis.
Penentuan nilai kerugian daerah berdasarkan nilai buku atau nilai wajar.
Penagihan dan penyetoran ganti kerugian daerah ke Kas Daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kadaluwarsa tuntutan ganti rugi, pelaporan penyelesaian tuntutan kerugian daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya.

","transitional_provisions","1. Putusan pengenaan Tuntutan Kerugian Daerah kepada Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.\n2. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan tuntutan kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JENEPONTO
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF JENEPOΝΤΟ REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
ON
TREASURY CLAIMS AND CLAIMS FOR COMPENSATION
REGIONAL FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 59 of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Treasury Claims and Claims for Compensation for Regional Finances and Assets. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n Law Number 28 of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da34e9d1-3014-436a-98fd-0e5622e3a1a9","actionData","errors"]