[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da310848-335f-4a04-be0d-42f1daa4be08","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir","place_of_enactment","Kayu Agung","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN-DAN-PEMBERDAYAAN-PASAR
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pasar
ABSTRAK:	\n \n Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat; pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan; dan untuk mendorong pasar berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan pasar secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan tersebut, Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui perizinan yang sederhana dan pengawasan serta mencerminkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 7 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 32 Tahun 1998; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009; Permendagri Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/ 12/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014. \n Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata dan memberdayakan pasar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan meningkatkan daya saing pasar rakyat terhadap pusat perbelanjaan modern.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis pasar (pasar umum dan pasar khusus), persyaratan lokasi pendirian pasar, perizinan (IUP2R), perencanaan infrastruktur pasar (fisik dan non-fisik), standarisasi pasar, revitalisasi pasar, serta perlindungan dan pemberdayaan pasar, pedagang, dan konsumen.

Hak dan Kewajiban:

Pengelola Pasar: Kewajiban menyediakan fasilitas yang bersih, aman, dan nyaman; membagi blok sesuai jenis barang; menyediakan sarana pendukung; memfasilitasi kualitas barang dagangan; menjamin hak pedagang; melakukan pengawasan dan pembinaan; menyampaikan laporan kegiatan. Pengelola pasar dilarang membangun kios di tempat yang tidak ditetapkan, merubah konstruksi tanpa izin, dan mengancam pedagang.
Pedagang Pasar: Hak mendapatkan jaminan fasilitas yang layak, pelayanan yang adil, perlindungan hukum, dan kebebasan berserikat. Kewajiban memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha, menggunakan tempat sesuai fungsi, memelihara kebersihan, mencegah kebakaran, meningkatkan mutu pelayanan, dan membayar retribusi. Pedagang dilarang melakukan monopoli, menguasai toko/kios secara tidak sah, menggunakan pedestrian sebagai tempat berjualan, menelantarkan kios, merubah konstruksi tanpa izin, menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, dan memaksa konsumen.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pasar, serta melakukan pengendalian dan evaluasi.

","transitional_provisions","1. IUP2R yang dimiliki sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diperlakukan sebagai IUP2R sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Pasar yang sudah beroperasi namun tidak memiliki IUP2R dan belum menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka wajib mengajukan IUP2R dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n3. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembekuan IUP2R, pencabutan IUP2R, dan/atau penutupan pasar melalui penyegelan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR
REGIONAL REGULATION OF OGAN KOMERING ILIR REGENCY
NUMBER YEAR 2017
ON
STRUCTURING AND EMPOWERING MARKETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN KOMERING ILIR,

\n\n \n \n

Considering :

that the Indonesian economy is structured based on the principle of kinship with the main objective of creating welfare for all people;
that the people's market is one of the strategic economic entities that dynamizes and accelerates the acceleration of economic growth, especially in the trade sector;
that in order to encourage markets to compete and be competitive with shopping centers and supermarkets, professional market management is needed so that they can grow and develop harmoniously, need each other, strengthen each other and benefit each other;
that in order to realize harmonious and mutually beneficial development as referred to in letter c, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da310848-335f-4a04-be0d-42f1daa4be08","actionData","errors"]