[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da2b4cb1-8a66-41eb-93f8-c69118a14c9c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 2010","number","13","year","2010","published_date","2010-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Pengelolaan Zakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2010/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu yang pengelolaannya perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan Zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu; bahwa pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzzaki, Mustahik dan Amil Zakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengelolaan Zakat Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pengumpulan Zakat; Pendayagunaan Zakat; Organisasi Pengelolaan Zakat; Mekanisme Pembentukan BAZ; Pedoman Dasar BAZ Kabupaten Tapin; Tugas Dan Wewenang; Mekanisme Kerja BAZ Kabupaten Tapin; Pelaporan Dan Kelengkapan Administrasi; Peninjauan Ulang; Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2010. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pengelolaan zakat agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Tujuannya adalah memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki (pemberi zakat), Mustahik (penerima zakat), dan Amil Zakat (pengelola zakat), serta meningkatkan fungsi pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ketentuan substansial mencakup:

Subjek zakat adalah orang Islam atau badan milik orang Islam.
Objek zakat meliputi zakat fitrah dan zakat maal (harta), termasuk emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, pendapatan, jasa, dan rikaz.
Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) melalui penerimaan langsung dari Muzakki atau melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). BAZ dapat bekerja sama dengan bank.
Anggota DPRD, PNS, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD/BUMS dengan penghasilan minimal setara 85 gram emas per tahun wajib mengeluarkan zakat 2,5%, sedangkan yang kurang dari itu wajib infaq 1%.
Pendayagunaan zakat diprioritaskan bagi Mustahik yang paling membutuhkan, dengan mendahulukan wilayah Kabupaten Tapin. Hasil pengumpulan infaq, shadaqah, dan lainnya dapat digunakan untuk usaha produktif.
Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ Kabupaten Tapin yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Organisasi BAZ terdiri dari unsur pertimbangan, pengawas, dan pelaksana.

","transitional_provisions","1. BAZ Kabupaten Tapin yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya dan berakhir sampai dengan terbentuknya Kepengurusan BAZ Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).\n2. Petugas BAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan berkenaan dengan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 13 OF 2010
CONCERNING
ZAKAT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAPIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the fulfillment of Zakat is an obligation for all capable Muslims, the management of which needs to be continuously improved so that the implementation of Zakat is more effective and efficient and can be accounted for in an effort to realize the welfare of underprivileged communities;
that zakat management as referred to in letter a is carried out through protection, guidance and services to Muzzaki, Mustahik and Amil Zakat;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Zakat Management;

In view of :

Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of the Second Level Region of Tanah Laut,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da2b4cb1-8a66-41eb-93f8-c69118a14c9c","actionData","errors"]