[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da2a4705-aac6-4f2f-a418-38c1d5b09873","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Penyelenggaraan Dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Dan - Retribusi - Tempat - Pelelangan - Ikan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2011/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada para\r\nnelayan, pengolah dan pengusaha pemasaran ikan dari\r\npersaingan usaha yang tidak sehat, adanya kepastian usaha,\r\npasar dan harga ikan yang layak dalam menjual hasil tangkapan\r\ndan pengolahan hasil perikanan, hingga dapat meningkatkan\r\npendapatan dan kesejahteraan nelayan, pengolah dan\r\npedagang ikan, serta untuk peningkatan Pendapatan Asli\r\nDaerah diperlukan pengaturan dalam pelayanan tempat\r\npelelangan ikan; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat\r\nmemungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; \n UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimanatelahbeberapakalidiubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 TAhun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 32 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2010; \n Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang meliputi Ketentuan Umum, Pelelangan Ikan, Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Retribusi, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini meninjau kembali:\n\nPeraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Jo. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Jo. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan, pengolah, dan pengusaha pemasaran ikan dari persaingan usaha yang tidak sehat, memberikan kepastian usaha, pasar, dan harga ikan yang layak, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pengolah, dan pedagang ikan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur, mengurus, dan mengawasi pelelangan ikan. Hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggara Pelelangan Ikan harus memiliki izin dari Bupati, yang diprioritaskan diberikan kepada KUD Mina yang memenuhi syarat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab atas penanggungjawaban umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Retribusi TPI) sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan TPI beserta sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah penyediaan TPI oleh Pemerintah Daerah, dengan pengecualian tempat pelelangan yang disediakan oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa TPI, kecuali nelayan kecil. Tarif retribusi ditetapkan sebesar 5% dari nilai transaksi jual beli, yang dibebankan kepada pembeli (3%) dan penjual (2%). Penggunaan retribusi diatur untuk penerimaan Pemerintah Daerah, biaya operasional dan pemeliharaan TPI, biaya penyelenggaraan dan administrasi pelelangan ikan, dana nelayan dan bakul, serta biaya bantuan keamanan dan kas desa.

","transitional_provisions","","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION AND RETRIBUTION OF FISH AUCTION PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide protection to fishers, processors and fish marketing entrepreneurs from unhealthy business competition, business certainty, markets and reasonable fish prices in selling catches and processed fisheries products, so as to increase the income and welfare of fishers, processors and fish traders, and to increase Local Revenue, arrangements in the service of fish auction places are needed;
that to implement the provisions of Article 130 and Article 156 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Government may collect Retribution for Fish Auction Places;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da2a4705-aac6-4f2f-a418-38c1d5b09873","actionData","errors"]