[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da25f1b6-ff2c-4712-a065-02dd610d15df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009","number","17","year","2009","published_date","2009-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2009/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3)\r\nhuruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang\r\nNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\r\nPembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan\r\nSelatan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka\r\nPanjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun ;\r\nbahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara\r\nPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana\r\nPembangunan Daerah dan dengan memperhatikan Surat Edaran\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 050/20201SJ tentang Petunjuk\r\nPenyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, dalam\r\nrangka pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Daerah\r\ndalam Sistem Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi wajib\r\nmenyusun RPJPD yang memuat visi, misi dan arah\r\npembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi\r\nKalimantan Selatan Tahun 2005-2025 ;\r\n \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9\r\nTahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5\r\nTahun 2008 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6\r\nTahun 2008; \n Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang berisi:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; \r\n3.\tKetentuan Lain-Lain;\r\n4.\tKetentuan Peralihan;\r\n5.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2009. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (RPJPD) ditetapkan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD ini bertujuan untuk memberikan arah pembangunan daerah selama 20 tahun, dari 2005 hingga 2025, dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional.

\n\n

RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penjabaran dari RPJP Nasional dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. RPJPD ini menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPJPD masing-masing, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang memuat visi, misi, dan program bupati/walikota.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pedoman penyusunan RPJPD yang harus mengacu pada RPJP Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
Kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun RPJPD yang selaras dengan RPJPD provinsi.
Kewajiban bagi gubernur yang menjabat pada tahun terakhir untuk menyusun RKPD tahun pertama periode jabatan gubernur berikutnya sebagai pedoman penyusunan APBD.

\n\n

RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dalam keadaan darurat (force majeure), gubernur dapat menetapkan perubahan RPJPD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Provinsi paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten/Kota yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 17 OF 2009
CONCERNING
REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
YEAR 2005 – 2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

that to implement the provisions of Article 150 paragraph (3) letter e of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Article 13 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, the Government of South Kalimantan Province needs to prepare a Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) for a period of 20 (twenty) years;
that in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (2) of Government Regulation Number 8 of 2008 concerning Stages, Procedures for Preparation, Control and Evaluation of the Implementation of Regional Development Plans and with regard to the Circular Letter of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da25f1b6-ff2c-4712-a065-02dd610d15df","actionData","errors"]