[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da20d5a1-a93b-420a-ba24-152614c2c7f0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2009/No. 9 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Latar belakangnya adalah untuk pengelolaan PSU yang lebih baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.

Tujuan dari penyerahan PSU adalah untuk menjamin pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan permukiman. Prinsip penyerahan PSU meliputi keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU sesuai rencana tapak yang disahkan.
Tahapan penyerahan PSU, yang dibedakan berdasarkan luas perumahan (kurang atau lebih dari 5 Ha) dan dapat dilakukan secara bertahap.
Persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang harus dipenuhi dalam penyerahan PSU.
Prosedur jika PSU ditelantarkan, di mana Pemerintah Daerah dapat membuat berita acara perolehan dan mendaftarkan aset tersebut.
Pembentukan Tim Verifikasi oleh Bupati untuk memproses penyerahan PSU, yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, Kantor Pertanahan, SKPD terkait, Camat, dan Lurah/Kepala Desa.
Tata cara penyerahan PSU yang meliputi persiapan, pelaksanaan penyerahan, dan pasca penyerahan.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PSU setelah diserahkan, yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pengembang, swasta, atau masyarakat.
Kewajiban penyediaan lahan untuk PSU bagi pemohon yang melakukan kegiatan pembangunan/pemanfaatan lahan, termasuk ketentuan KDB untuk berbagai jenis pembangunan (perumahan horizontal/vertikal, ruko/rukan, fasilitas komersial perdagangan).
Kewajiban penyediaan lahan TPU (Tempat Pemakaman Umum) dengan luasan tertentu, tergantung jenis pembangunan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KARAWANG REGENCY
NO. 9
2011
SERIES. E

REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER: 9 YEAR 2009
CONCERNING
TRANSFER OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES
HOUSING AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARAWANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to manage the infrastructure, facilities and utilities of housing and settlement, provisions regarding the transfer of infrastructure, facilities and utilities from the developer to the regional government are required;
that in order to implement point a above and implement the provisions of Article 26 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the Transfer of Infrastructure, Facilities, and Utilities of Housing and Settlement in the Region, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Karawang Regency concerning the Transfer of Infrastructure,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da20d5a1-a93b-420a-ba24-152614c2c7f0","actionData","errors"]