[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da0ea89d-81ab-4fc2-9135-ab1c161d8f19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013","number","25","year","2013","published_date","2013-12-10","effective_date","2013-12-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana Pembangunan Jangka Menengah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD 2013/25 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6(enam) bulan setelah KepalaDaerah dilantik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa barat tahun 2013-2018; \n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Probinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Sistematika, Isi dan Uraian RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2013. \n 10 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (RPJMD) ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra OPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, serta penyusunan Renja OPD. Tujuannya adalah untuk menetapkan visi, misi, dan program pembangunan jangka menengah Daerah, menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, dan perencanaan penganggaran, serta mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dengan Provinsi yang berbatasan. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD. RPJMD juga merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan. Sistematika RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi Daerah, gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan Daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja Daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, dan penutup. Isi beserta uraian RPJMD tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perda Prov. Jawa Barat No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136984/perda-prov-jawa-barat-no-8-tahun-2017","c3c1add1-b199-4212-9299-fefd97326975","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 25 OF 2013
on
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
WEST JAVA PROVINCE 2013-2018

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering / Whereas:

that based on Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System, which mandates that the elected Regional Head is obliged to prepare a Regional Medium-Term Development Plan (RPJM) no later than 3 (three) months after the Regional Head is inaugurated, West Java Governor Regulation Number 55 of 2013 has been established on the Regional Medium-Term Development Plan (RPJM) of West Java Province for 2013-2018;
that based on Law Number 32 of 2004 on Regional Government and Government Regulation Number 8 of 2008 on Procedures for Preparation, Control and Evaluation of the Implementation of Regional Development Plans, which mandates that the elected Regional Head is obliged to prepare a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da0ea89d-81ab-4fc2-9135-ab1c161d8f19","actionData","errors"]