[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da038f91-849b-4de5-abf1-50d5561154cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan & Pembangunan Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Penataan & Pembangunan Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan-menara-telekomunikasi
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan & Pembangunan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/ P/ 2 0 0 9 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Bahwa Pemerintah Kota berwenang mengatur penempatan lokasi menara telekomunikasi dan menetapkan zona-zona bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 36 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 52 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 23/PER/M.Kominfo/04/09; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi termasuk di dalamnya mengatur tentang pembangunan menara baru, pengaturan infrastruktur telekomunikasi, penempatan menara telekomunikasi, persebaran menara telekomunikasi, pembagian zona menara telekomunikasi, desain dan konstruksi menara, syarat keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keserasian/keindahan menara, menara telekomunikasi bersama, perizinan pembangunan menara telekomunikasi, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Peraturan Daerah ini terdiri atas 27 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/ M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi jo. Pasal 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman pembangunan menara telekomunikasi yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan, dan aspek yuridis.

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, meliputi:

Pembangunan menara baru harus sesuai dengan standar baku tertentu dan penyedia menara wajib melakukan sosialisasi kepada warga sekitar.
Pengaturan dan penataan infrastruktur telekomunikasi meliputi pembangunan rumah otomasi, pengembangan jaringan serat optik, dan penempatan menara telekomunikasi.
Penempatan menara telekomunikasi harus memperhatikan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta ketersediaan ruang wilayah.
Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang wilayah, dibagi dalam zona-zona yang memperhatikan potensi ruang kota, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, estetika lingkungan, dan kebutuhan telekomunikasi.
Klasifikasi menara telekomunikasi meliputi menara tunggal (monopole), menara rangka (selfsupporting), menara tunggal dengan angkur kawat (guyedmast), dan menara kamuflase.
Pembangunan menara telekomunikasi diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
Pembangunan menara harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

","transitional_provisions","1. Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi (eksisting) sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan ini.\n2. Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan (menara eksisting) dapat diarahkan menjadi Menara bersama dengan ketentuan:\na. Mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;\nb. Sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara;\nc. Secara teknis memungkinkan dijadikan Menara bersama setelah mendapat analisis dan rekomendasi dari Konsultan Konstruksi Menara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;\nd. Memenuhi syarat Administratif;\ne. Melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.\n3. Pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Bersama sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.\n4. Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.\n5. Setiap Menara yang ada di Zona Penempatan Lokasi Menara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas atau jumlah Peyelenggara Telekomunikasi yang dapat ditampung oleh Menara Bersama tersebut.","sanctions","1. Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang melanggar ketentuan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi dikenakan Sanksi Administratif.\n2. Sanksi Adminitratif dapat berupa: Peringatan tertulis; Pembekuan izin; Pencabutan izin; Denda administratif (maksimal Rp.50.000.000); dan/atau Sanksi polisional (Penyegelan atau Pembongkaran).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 10 OF 2015
ABOUT
ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION TOWERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

Considering:

that telecommunication towers are one of the main infrastructures that require land, buildings and airspace in order to provide telecommunications to educate the nation and promote public welfare;
that the construction and use of telecommunication towers must consider environmental safety factors, public health and environmental aesthetics;
that based on Article 4 of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 concerning Guidelines, Construction and Use of Joint Telecommunication Towers jo. Article 14. Joint Regulation of the Minister of Home Affairs, Minister of Public Works, Minister of Communication and Informatics and Head of the Investment Coordinating

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da038f91-849b-4de5-abf1-50d5561154cc","actionData","errors"]