[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9ff89b8-73d4-4e7f-9282-fb8bf856ba21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2018","number","17","year","2018","published_date","2018-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERMUKIMAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD 2018/No.17E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam\r\nmembentuk watak dan kepribadian bangsa serta salah\r\nsatu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya,\r\nberjati diri, mandiri dan produktif. Oleh karena itu\r\nnegara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan\r\nhak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak\r\ndan terjangkau dan dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan\r\nbagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan\r\npenduduk dengan katagori ekonomi lemah di Kota\r\nBekasi, maka rumah susun umum yang dibangun\r\nPemerintah menjadi alternatif untuk memenuhi\r\nkebutuhan tempat tinggal yang layak huni dan\r\nterjangkau dengan lingkungan yang nyaman, sehat,\r\nharmonis, aman dan berkelanjutan, serta untuk mengelola rumah susun umum, diperlukan\r\npengaturan oleh Pemerintah Kota Bekasi sehingga rumah\r\nsusun umum dapat diperasionalkan secara berdaya guna\r\ndan berhasil guna. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan\r\nRumah Susun Umum Sewa Kota Bekasi. Terdiri atas 11 Bab dan 41 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018. \n 19 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum Sewa Kota Bekasi bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun umum sewa yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang dan tanah, mengurangi perumahan kumuh, mengarahkan pengembangan perkotaan yang serasi, memenuhi kebutuhan sosial ekonomi penghuni, memberdayakan pemangku kepentingan, dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan rumah susun.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pemanfaatan fisik bangunan rumah susun, yang meliputi pemanfaatan ruang hunian dan bukan hunian, serta pemeliharaan dan perawatan bangunan. Kepenghunian diatur, termasuk sasaran penghuni (MBR), proses penghunian, perjanjian sewa menyewa, serta hak, kewajiban, dan larangan bagi penghuni. Administrasi keuangan dan pemasaran mencakup sumber keuangan, tarif sewa, pemanfaatan hasil sewa, dan strategi pemasaran. Peraturan ini juga mengatur kelembagaan, termasuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau badan pengelola, serta peran Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan rumah susun.

Hak dan kewajiban subjek hukum diatur secara rinci. Calon penghuni harus memenuhi persyaratan seperti belum memiliki tempat tinggal tetap, bersedia mematuhi tata tertib, dan mampu membayar sewa. Penghuni berhak memanfaatkan rumah susun sesuai perjanjian, mendapatkan layanan dasar (listrik, air), mengajukan keberatan atas pelayanan, dan memanfaatkan fasilitas umum. Penghuni berkewajiban mentaati peraturan, memelihara kebersihan, membayar biaya-biaya (sewa, air, listrik), dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis.

","transitional_provisions","1. Perjanjian sewa menyewa yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. UPT/Badan Pengelola yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang belum dibentuk UPT/Badan Pengelola berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran, denda administrasi, dan/atau paksaan Pemerintah.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 23 huruf e, g, dan l juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER : 17

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 17 OF 2018
CONCERNING
MANAGEMENT OF BEKASI CITY PUBLIC RENTAL APARTMENT BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering :

that residence has a strategic role in shaping the character and personality of the nation and is one effort to build the Indonesian people wholly, with identity, independent and productive. Therefore, the state is responsible for guaranteeing the fulfillment of the right to residence in the form of decent and affordable housing;
that in order to meet housing needs for low-income communities (MBR) and residents with weak economic categories in Bekasi City, the public apartment building built by the Government is an alternative to meet the need for decent and affordable housing with a comfortable, healthy, harmonious, safe and sustainable environment;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9ff89b8-73d4-4e7f-9282-fb8bf856ba21","actionData","errors"]