Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2013

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui pemberian tunjangan kinerja. Tunjangan ini diberikan kepada pegawai yang memiliki jabatan tertentu, dengan pengecualian bagi mereka yang tidak memiliki jabatan, dinonaktifkan, atau sedang dalam masa persiapan pensiun. Pajak penghasilan atas tunjangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penetapan kelas jabatan dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tunjangan kinerja dibayarkan mulai Juli 2013 dan disesuaikan dengan capaian kinerja bulanan pegawai.