[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9ed4b5d-de03-4971-a7ca-0ae1df1949c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 01 Tahun 2016","number","01","year","2016","published_date","2016-03-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","Pembentukan Kecamatan Ternate Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan Kecamatan Ternate Barat
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 144
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Kecamatan Ternate Barat
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali serta meningkatkan pelayanaan penyelenggaraan pemerintah, pembanggunan dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu dilakukan pemekaran kecamatan yang diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ternate Barat. \n Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pembentukan kecamatan; c. batas wilayah dan pemerintah kecamatan; d. ketentuan peralihan; e. ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari V Bab dan 10 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Kecamatan Ternate Barat di Kota Ternate dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan kecamatan ini merupakan respons terhadap perkembangan Kota Ternate dan aspirasi masyarakat untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Kecamatan Ternate Barat didasarkan pada perkembangan Kota Ternate, aspirasi masyarakat, dan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Kecamatan: Kecamatan Ternate Barat dibentuk dan terdiri dari 7 kelurahan: Tagafo, Loto, Takome, Sulamadaha, Tobololo, Bula, dan Kulaba.
Wilayah Kecamatan Pulau Ternate: Dengan terbentuknya Kecamatan Ternate Barat, wilayah Kecamatan Pulau Ternate dikurangi kelurahan yang tergabung dalam Kecamatan Ternate Barat, sehingga terdiri dari Kelurahan Jambula, Kastela, Foramadiahi, Rua, Afe Taduma, dan Dorpedu.
Batas Wilayah: Batas wilayah Kecamatan Ternate Barat meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah Selatan dengan Kelurahan Dorpedu, sebelah Barat dengan Laut Maluku, dan sebelah Timur dengan Gunung Api Gamalama.
Tata Ruang: Pemerintah Daerah Kota Ternate wajib menetapkan tata ruang Kecamatan Ternate Barat secara terpadu dengan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kota Ternate.
Pusat Pemerintahan: Pusat Pemerintahan Kecamatan Ternate Barat berkedudukan di Kelurahan Sulamadaha.
Kepala Pemerintahan: Kepala Pemerintahan Kecamatan Ternate Barat adalah seorang Camat yang diangkat oleh Kepala Daerah.

","transitional_provisions","1. Barang milik dan/atau potensi Kecamatan, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kecamatan yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah kecamatan masing-masing.\n2. Pembiayaan berkenaan dengan Pembentukan Kecamatan Ternate Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TERNATE CITY
THE PROVINCE OF NORTH MALUKU
NUMBER 1 OF 2016
ON
THE ESTABLISHMENT OF WEST TERNATE SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

Considering :

that with the development and progress of the Ternate City region in general and the Ternate Island Sub-district in particular, as well as to follow up on the aspirations of the community, and in order to shorten the span of control and improve services for the implementation of government, development and community empowerment, it is deemed necessary to expand the sub-district which is expected to accelerate the realization of community welfare;
that with regard to the provisions of Article 221 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is mandated that the Regency/City Region form a Sub-district in order to improve coordination of the implementation of Government, public service and empowerment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9ed4b5d-de03-4971-a7ca-0ae1df1949c7","actionData","errors"]