[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9dce5a0-0fcb-4dee-a547-323637446e85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, Dan Pengadilan Negeri Sangatta","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2003","number","39","year","2003","published_date","2003-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, Dan Pengadilan Negeri Sangatta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 39, LN. 2003 No. 65, LL SETNEG : 4 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, Dan Pengadilan Negeri Sangatta
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2003. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Banjarbaru, wilayah Kota Banjarbaru dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura.\n2. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta, wilayah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Keputusan Presiden ini diterbitkan untuk membentuk Pengadilan Negeri di Banjarbaru, Bontang, dan Sangatta. Hal ini dilakukan untuk menanggapi perkembangan kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut dan untuk memastikan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

Ketentuan Substansial

Keputusan ini menetapkan pembentukan tiga Pengadilan Negeri baru, masing-masing di Banjarbaru, Bontang, dan Sangatta. Daerah hukum masing-masing pengadilan meliputi wilayah kota atau kabupaten tempat pengadilan tersebut berada. Pengadilan Negeri Banjarbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sedangkan Pengadilan Negeri Bontang dan Sangatta termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda. Pembiayaan untuk pembentukan dan pembinaan pengadilan ini dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

","transitional_provisions","1. Perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Martapura tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Martapura.\n2. Perkara yang telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Martapura dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru.\n3. Perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong.\n4. Perkara yang telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 YEAR 2003
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF BANJARBARU DISTRICT COURT, BONTANG DISTRICT COURT,
AND SANGATTA DISTRICT COURT

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in connection with the rapid development of legal awareness
of the community in Banjarbaru City, Bontang City, and East Kutai Regency,
and in order to further realize the equitable opportunity
to obtain justice and legal protection, it is deemed necessary
to establish the Banjarbaru District Court, the Bontang District Court,
and the Sangatta District Court whose jurisdiction covers the area
of Banjarbaru City, Bontang City, and East Kutai Regency;
that based on Article 7 of Law Number 2 of 1986 concerning
General Courts, the District Court is established by Presidential Decree;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9dce5a0-0fcb-4dee-a547-323637446e85","actionData","errors"]