[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9d2b6c9-4591-49e8-8c58-d74486307680","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekanbaru","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-SAMPAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2014/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka Mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; \n Dasar Hukum Perda ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.18 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.02 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 1983; PP No.18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No.85 Tahun 1999; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2007; PP No.26 Tahun 2008; PP No.61 Tahun 2010; PP No.38 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 2012; PP No.47 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2012; PP No.81 Tahun 2012; PERPRES No.67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.56 Tahun 2011; PERPRES No.112 Tahun 2007; PERPRES No.61 Tahun 2011; PERMEN PUPR No.21/PRT/M/2006; PERMENDAGRI No.61 Tahun 2007; PERMEN LHK No.08 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.33 Tahun 2010; PERMENPERIN No.24/M-IND/PER/2/2010; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2011; PERMEN PPN/Kepala Bappenas RI No.03 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.74 Tahun 2012; PERDA Kota Pekanbaru No.15 Tahun 2000; PERDA Kota Pekanbaru No.5 Tahun 2002; PERDA Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2013; PERDA Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2014; PERDA Kota Pekanbaru No.10 Tahun 2012; PERDA Kota Pekanbaru No. Tahun. \n Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 88 (delapan puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Prasarana dan Sarana; Pengelolaan Sampah; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Bank Sampah; Tanggap Darurat; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya bernilai tambah. Peraturan ini mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antarlembaga. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, dan memperoleh informasi yang benar mengenai pengelolaan sampah. Setiap orang berkewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, serta memelihara kebersihan lingkungan. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur SKPD dan masyarakat terkait. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir). Peraturan ini juga mengatur prasarana dan sarana pengelolaan sampah, pembiayaan, peran serta masyarakat, forum masyarakat peduli sampah, petugas kebersihan, perizinan, insentif dan disinsentif, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, bank sampah, tanggap darurat, serta larangan.","transitional_provisions","1. TPS yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat dioperasikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.\n4. Pemerintah Daerah wajib memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini dan wajib menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga paling lama 2 (dua) tahun.\n5. Pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berlaku terhitung 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n6. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan percontohan Pekanbaru bersih berlaku sejak ditetapkannya kawasan dimaksud.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf a, b, c, g, h, i, j, dan l dikenakan denda Rp. 2.500.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf d dan m dikenakan denda Rp. 10.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf e dikenakan denda Rp. 300.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf f dan ayat (2) dikenakan denda Rp. 10.000.000,00.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 66 ayat (3) dikenakan denda Rp. 50.000.000,00.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 66 ayat (4) dikenakan denda Rp. 25.000.000,00.\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 66 huruf k dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.\n8. Pengelolaan sampah tanpa izin (Pasal 43 ayat 1) dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n9. Pengelolaan sampah yang memindahtangankan izin (Pasal 44 ayat 5) dipidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00.\n10. Penggunaan ruang milik jalan secara sengaja (Pasal 27 ayat 4 huruf h) dipidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00.\n11. Pelanggaran terhadap Pasal 67 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF ΡΕΚΑΝBARU
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU CITY
NUMBER 08 YEAR 2014
ABOUT
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKANBARU,

Considering:

that in order to realize Pekanbaru City which is
healthy and clean from waste which tends to
increase in volume and type as well as characteristics that
are increasingly diverse, so that it can have an impact
negative on health and pollute the environment
it is necessary to carry out waste management in a
comprehensive and integrated from upstream to downstream;
that based on Law Number 18 Year
2008 concerning Waste Management, it regulates
about legal certainty, clarity of duties and authorities
Regional Government and the rights and obligations of
community/business actors so that waste management
can run proportionally, effectively and efficiently;
that based on the considerations as referred to
in letters a, and b, it is necessary to stipulate Regulations
Re

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9d2b6c9-4591-49e8-8c58-d74486307680","actionData","errors"]