[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9cde2b3-a862-46a4-a4e8-ff81970f552a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang KETENTUAN UMUM, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang","place_of_enactment","Padang","theme","KETENTUAN UMUM, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETENTUAN UMUM, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah; \r\nbahwa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan memerlukan biaya besar yang harus digali potensi pendapatan daerah; \r\nbahwa dalam rangka untuk menampung sistim hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu diatur penagihan pajak dengan surat paksa; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah;\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 136 Tahun 2000, PP No. 137 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015, Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 7 Tahun 2011, Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan Dan Penagihan Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tAsas dan Tujuan;\r\n3.\tJenis-jenis Pajak;\r\n4.\tPendaftaran Wajib Pajak dan Masa Pajak;\r\n5.\tPenetapan, Pembayaran, Pelaporan, dan Ketetapan Pajak;\r\n6.\tPenagihan dan Penghapusan Piutang Pajak;\r\n7.\tKeberatan dan Banding;\r\n8.\tPembukuan dan Pemeriksaan \r\n9.\tPenelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;\r\n10.\tPenilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;\r\n11.\tPajak Yang Dibayarkan atau Dipungut oleh Pemerintah;\r\n12.\tPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa;\r\n13.\tGugatan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi;\r\n14.\tLain-lain;\r\n15.\tPenyidikan;\r\n16.\tKetentuan Pidana;\r\n17.\tKetentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2018. \n 46 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 49).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Padang ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemungutan, dan penagihan pajak daerah. Latar belakangnya adalah untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, melaksanakan pembangunan dan pemerintahan yang berkelanjutan, serta menampung sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Jenis-jenis Pajak:**\n * Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota (Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-P2).\n * Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB).\n2. **Pendaftaran Wajib Pajak:**\n * Wajib pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota wajib mendaftarkan objek pajak.\n * Wajib pajak yang membayar sendiri wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD.\n3. **Penetapan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak:**\n * Tata cara penetapan pajak terutang, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak oleh wajib pajak.\n4. **Penagihan Pajak:**\n * Pengaturan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.\n5. **Keberatan dan Banding:**\n * Prosedur pengajuan keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak.\n6. **Pembukuan dan Pemeriksaan:**\n * Kewajiban pembukuan bagi wajib pajak dengan omzet tertentu dan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.\n7. **Penelitian SSPD BPHTB:**\n * Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.\n8. **Penilaian PBB-P2:**\n * Tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.\n9. **Pajak yang Dibayarkan oleh Pemerintah:**\n * Ketentuan mengenai jenis pajak yang dapat dibayarkan oleh pemerintah untuk wajib pajak tertentu.\n10. **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:**\n * Pengaturan mengenai pejabat dan jurusita pajak, penagihan seketika dan sekaligus, penyitaan, penjualan secara lelang, pencegahan, dan penyanderaan.\n11. **Gugatan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi:**\n * Prosedur gugatan terhadap tindakan penagihan pajak, rehabilitasi nama baik, dan pemberian ganti rugi.\n12. **Penyidikan dan Ketentuan Pidana:**\n * Wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan ketentuan pidana terkait pelanggaran pajak daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00.\n4. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00.\n5. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Peraturan Daerah ini, atau dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PADANG
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG CITY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
GENERAL PROVISIONS, PROCEDURES FOR COLLECTION
AND REGIONAL TAX COLLECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANG,

Considering:

that in order to support the increase in regional tax revenue, it is necessary to strengthen the administration of regional tax collection;
that the implementation of sustainable and continuous development and governance requires large costs that must be explored for potential regional income;
that in order to accommodate the national legal system and the dynamic life of the community and to provide legal certainty and justice and encourage increased awareness and compliance of the community in fulfilling their tax obligations, it is necessary to regulate tax collection with a distress warrant;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9cde2b3-a862-46a4-a4e8-ff81970f552a","actionData","errors"]