[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9c949b0-77d6-4c2c-aa26-bd9332872d83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah","short_title","Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0bf50b36-afd2-4418-a014-e7cdfcb87004","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional","short_name","Perka BSN","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Badan Standardisasi Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

spi
2014
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional NO. 6, https://jdih.bsn.go.id/: 10 HLM
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional TENTANG Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Sistem\r\nPengendalian Intern Pemerintah pada Badan\r\nStandardisasi Nasional, perlu pengintegrasian antar\r\nunsur penyelenggaraan dan pengaturan langkahlangkah konkret Sis tern Pengendalian Intern\r\nPemerintah;\r\nb. bahwa untuk melakukan pengintegrasian\r\npenyelenggaraan Sis tern Pengendalian Intern\r\nPemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a,\r\ndiperlukan suatu desain penyelenggaraan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional\r\ntentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian\r\nIntern Pemerintah; \n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional\r\nNomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-687 /K/D4/2012 \n Peraturan Kepala Badan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup desain penyelenggaraan SPIP, sasaran desain penyelenggaraan SPIP, desain penyelenggaraan SPIP dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal . \n 46 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini menetapkan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk mengintegrasikan unsur-unsur SPIP dan mengatur langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan SPIP di BSN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tujuannya adalah memberikan gambaran strategi penerapan SPIP, mempercepat penyelenggaraan SPIP, dan menjadikan pengembangan SPIP lebih terarah serta terukur.

Ketentuan Substansial:

Desain Penyelenggaraan SPIP ini mencakup:

Penyelenggaraan SPIP pada Level Entitas (unit eselon I dan II) dan Level Aktivitas (tingkat kegiatan operasional).
Sasaran yang meliputi penyiapan prakondisi rencana penerapan SPIP, rencana pengembangan SPIP, tahap-tahap pengembangan detil SPIP, identifikasi unit kerja yang akan mengembangkan SPIP, serta dasar perencanaan dan penganggaran Penyelenggaraan SPIP.
Unsur-unsur SPIP yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern.
Strategi Penyelenggaraan SPIP yang menekankan pemahaman tugas dan fungsi BSN, perumusan tujuan SPIP oleh pimpinan unit kerja, dan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan unsur-unsur SPIP.

Pimpinan unit kerja wajib memperhatikan biaya, manfaat, sifat kekhususan Desain Penyelenggaraan SPIP, dan keterbatasan kompetensi auditor internal dalam menguatkan penyelenggaraan SPIP.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY
REGULATION OF THE HEAD OF NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY
NUMBER 6 OF 2014
ON
ORGANIZATIONAL DESIGN
OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY,

Menimbang:

Considering / Whereas in order to implement the Government Internal Control System at the National Standardization Agency, it is necessary to integrate the elements of implementation and regulate the concrete steps of the Government Internal Control System;
Considering / Whereas to integrate the implementation of the Government Internal Control System as intended in letter a, an organizational design is required;
Considering / Whereas based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the National Standardization Agency concerning the Organizational Design of the Government Internal Control System;

Menging

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9c949b0-77d6-4c2c-aa26-bd9332872d83","actionData","errors"]