[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9c51d36-9435-4af1-9140-9a2eb652ee1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 19 Tahun 2002","number","19","year","2002","published_date","2002-11-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus
2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2002 NOMOR 19
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus dalam Peraturan Daerah; \n UU No 8 Tahun 1981, UU No 12 Tahun 1999, UU No 22 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 1999, UU No 34 Tahun 2000, PP No 25 Tahun 2000, PP No 66 Tahun 2001, PERDA Kota Metro No 1 Tahun 2001. \n Tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus di Kota Metro. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 mengenai Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan daerah yang layak guna penggantian biaya penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus/jamban dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi dipungut atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang membutuhkan pelayanan tersebut.\n2. **Golongan Retribusi:** Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pemakaian alat pelayanan penyedotan kakus/jamban.\n4. **Tarif Retribusi:** Tarif retribusi didasarkan pada klasifikasi WC (A, B, C, D) sesuai dengan fungsi penggunaan dan penyedotan/pengerukan, dengan tarif yang berbeda untuk setiap klasifikasi. Biaya operasional petugas juga dikenakan.\n5. **Wilayah Pemungutan:** Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kota Metro tempat pelayanan diberikan.\n6. **Masa dan Saat Retribusi Terutang:** Masa retribusi adalah 1 bulan takwin, dan saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).\n7. **Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran:** Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pembayaran harus dilakukan secara tunai, dan keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.\n8. **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan:** Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.\n9. **Tata Cara Penyelesaian Keberatan:** Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).\n10. **Tata Cara Pembuangan Tinja:** Limbah tinja dibuang ke tempat pembuangan akhir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 19 OF 2002
CONCERNING
LOCAL FEE FOR EXCREMENT SUCTION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 and Article 3 paragraph (2) letter g of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Fees, further regulation is needed regarding the Excrement Suction Business Service Fee in a Regional Regulation;

In view of:

Law Number: 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3209);
Law Number: 12 of 1999 concerning the Establishment of Dati II Way Kanan Regency, Dati II East Lampung Regency and Dati II Metro Municipality (State Gazette of 1999 Number 46, Supplement to the State Gazette Number 3825);
Law Number: 22 of 1999 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9c51d36-9435-4af1-9140-9a2eb652ee1b","actionData","errors"]