[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9bdbefe-b805-49d4-9751-cd4794784717","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019","number","77","year","2019","published_date","2019-11-12","effective_date","2019-11-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"15de7b47-622f-4b9b-a362-3e88bbfdbd96","Penanggulangan Terorisme",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 77, LN.2019/NO.217, TLN NO.6417, JDIH.SETNEG.GO.ID : 37 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana terorisme dan pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Kebijakan ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi sebagai upaya pencegahan. Kesiapsiagaan nasional melibatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, serta pelindungan dan peningkatan sarana prasarana. Kontra radikalisasi dilakukan melalui kontra narasi, propaganda, dan ideologi, sedangkan deradikalisasi ditujukan kepada individu yang terlibat atau terpapar paham radikal terorisme. Pelindungan diberikan kepada aparat penegak hukum dan keluarganya dari ancaman terkait penanganan kasus terorisme.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52186/pp-no-24-tahun-2003","6d983ab1-aec8-42ab-85ea-d50c6daaabf8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 77 OF 2019
CONCERNING
PREVENTION OF TERRORIST CRIMINAL ACTS AND
PROTECTION OF INVESTIGATORS, PUBLIC PROSECUTORS, JUDGES, AND
CORRECTIONAL OFFICERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 34 paragraph (3),
Article 43B paragraph (5), Article 43C paragraph (4), and Article 43D paragraph
(7) of Law Number 15 of 2003 concerning
Enactment of Government Regulation in Lieu of Law
Number 1 of 2002 concerning Eradication of
Terrorist Crimes into Law
as amended by Law Number
5 of 2018 concerning Amendments to Law
Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Regulations
Government in Lieu of Law Number 1 of
2002 concerning Eradication of Terrorist Crimes
into Law, it is necessary to stipulate a Government Regulation
concerning the Prevention of Terrorist Crimes
and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9bdbefe-b805-49d4-9751-cd4794784717","actionData","errors"]