[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9b598d1-a1fa-4977-b6fc-128a924fc766","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2008-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan PemerintahNomor 73 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pembentukan Kelurahan;Penghapusan dan Penggabungan;Pembiayaan;Pembinaan dan Pengawasan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan di Kabupaten Tapin. Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat. Pembentukan kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati, dan memerlukan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Kelurahan dapat dibentuk di kawasan perkotaan atau wilayah ibukota kabupaten dan kecamatan.

Syarat pembentukan kelurahan meliputi jumlah penduduk (minimal 900 jiwa atau 180 KK, maksimal 10.000 jiwa atau 2.000 KK), luas wilayah (minimal 7 KM), bagian wilayah kerja yang terjangkau, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai (kantor pemerintahan, jaringan perhubungan, komunikasi, dan fasilitas umum). Pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan kelurahan memperhatikan ciri-ciri masyarakat yang majemuk, dinamis, sensitif, dan didukung sosial ekonomi kota.

Kelurahan yang tidak memenuhi syarat dapat digabungkan. Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan penelitian dan pengkajian Pemerintah Kabupaten Tapin, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri. Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tapin. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan arahan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TΑΡΙΝ REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2008
CONCERNING
FORMATION, DELETION AND MERGER OF URBAN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAΡΙΝ,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering

that to implement the provisions in Article 2 paragraph (6) of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Urban Villages, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation concerning the Formation, Deletion and Merger of Urban Villages;

In view of

Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of Level II Region of Tanah Laut, Level II Region of Tapin and Level II Region of Tabalong (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 51, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2756);
Law Number 10 of 2004 concerning the Establishment of Laws and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9b598d1-a1fa-4977-b6fc-128a924fc766","actionData","errors"]