[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9b43eee-c531-48a8-b6fd-50e4f19fb5e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 13 Tahun 2013","number","13","year","2013","published_date","2013-12-23","effective_date","2013-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA PERDAGANGAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/NO.13, TLD NO.13, LL KAB. KUBU RAYA: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang\r\nperdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga\r\ndapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik, sehingga perlu dibentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,\r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997,\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007,\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012,\r\n13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden Nomor 76\r\nTahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007, Peraturan Menteri\r\nPerdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun\r\n2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, SIUP, Kewenangan\r\nDan Pembinaan, Tata Cara Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor\r\ncabang/Perwakilan Perusahaan, Perubahan SIUP, Kehilangan dan Kerusakan,\r\nPembatalan SIUP, Pelaporan, Keberatan Pencabutan SIUP, Sanksi Administratif,\r\nPenyidikan, Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n Penjelasan 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Kubu Raya. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan penerbitan SIUP. Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP, yang terdiri dari SIUP Kecil, Menengah, dan Besar, serta SIUP Mikro (opsional). Besaran SIUP ditentukan berdasarkan kekayaan bersih perusahaan, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan untuk usaha di luar sektor perdagangan, kantor cabang/perwakilan, dan perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria tertentu. SIUP berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun. Bupati berwenang menerbitkan SIUP, yang dapat dilimpahkan kepada pejabat pelayanan terpadu satu pintu atau camat untuk SIUP Mikro di daerah tertentu. Dinas melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penerbitan SIUP. Tata cara penerbitan SIUP meliputi pengajuan SP-SIUP dengan dokumen persyaratan, penerbitan SIUP dalam 3 hari kerja jika lengkap, dan penolakan jika tidak lengkap. Pemilik SIUP wajib melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan, perubahan data perusahaan, dan kehilangan/kerusakan SIUP. SIUP dapat dibatalkan jika data yang disampaikan tidak benar. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha jika diminta dan melaporkan penutupan perusahaan.","transitional_provisions","1. SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan selanjutnya wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.\n3. Pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf a dan/atau tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.\n4. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara SIUP telah berakhir dan pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan tetap tidak menghiraukan peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT
KUBU RAYA REGENCY REGULATION
NUMBER 13 OF 2013
ON
TRADING BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to create a conducive business climate to encourage increased investment, it needs to be supported by the implementation of excellent Trading Business License issuance services to the business world;
that the issuance of Trading Business License as business legality in the field of trade, needs to be given ease, uniformity and order so that it can improve the smooth running of public services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Trading Business License;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9b43eee-c531-48a8-b6fd-50e4f19fb5e6","actionData","errors"]