Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 1 Tahun 2019

(-)

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan boarding party (pemeriksaan dan penggeledahan) terhadap kapal-kapal di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pelaksanaan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di laut. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi personel unit kerja teknis agar pelaksanaan boarding party efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Definisi dan terminologi terkait boarding party, seperti Tim Boarding Party, Tim Unit Reaksi Cepat Laut (URCL), dan level-level pelaksanaan boarding party (Compliant, Non Compliant, Opposed).
2. Kewenangan Bakamla dalam melaksanakan boarding party, termasuk elemen-elemen yang mendasarinya seperti lokasi kejadian (perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen), status kapal dan pengawaknya, serta tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan.
3. Prosedur pelaksanaan boarding party, mulai dari persiapan (observasi, intelijen, hailing, penilaian risiko, instruksi kerjasama), pembentukan tim, briefing awal, hingga tahap pendekatan, embarkasi, pemeriksaan, penggeledahan, dan debarkasi.
4. Penggunaan kekuatan dalam menghadapi kapal yang non compliant, termasuk metode seperti blokir fisik, penggunaan tali dan jaring, warning shot, dan disabling fire.
5. Mekanisme komando, kendali, dan komunikasi dalam pelaksanaan boarding party.

Peraturan ini juga mengatur tentang formulir aplikasi yang berisi pernyataan nahkoda terkait kesediaan diperiksa dan hasil pemeriksaan.

(-)

(-)