[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9948509-6dfc-4384-8048-23b8421e4cf0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Laut","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2020","number","9","year","2020","published_date","2020-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Laut
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Laut \n Rapikan spasi:\r\n\r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM \r\nBAB II\r\nJENIS USAHA BUDIDAYA PERIKANAN LAUT\r\nBAB III\r\nPERIZINAN\r\nBAB IV\r\nSIUP\r\nBAB V\r\nSIKPI\r\nBAB VI\r\nPENDANAAN\r\nBAB VII\r\nPELAPORAN\r\nBAB VIII\r\nPENGAWASAN\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB X\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020. \n 25 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha budidaya perikanan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis usaha budidaya perikanan laut yang meliputi usaha pembenihan ikan, usaha pembesaran ikan, usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan, serta kombinasi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Komoditas yang diatur meliputi budidaya mutiara, rumput laut, dan ikan di keramba jaring apung.

Setiap pelaku usaha budidaya perikanan laut wajib memiliki izin usaha perikanan, yang terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). SIUP meliputi SIUP pembenihan, SIUP pembesaran, dan SIUP pembenihan dan pembesaran. SIKPI diberikan kepada kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia.

SIUP berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 tahun. SIKPI berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP dan SIKPI, perubahan, registrasi ulang, dan penggantian SIUP dan SIKPI. Pelaku usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 bulan.

","transitional_provisions","1. Setiap Pelaku Usaha yang telah melakukan kegiatan usaha budidaya perikanan laut sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang.","sanctions","1. Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi ulang SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan SIUP, dan pencabutan SIUP.\n2. Setiap pelaku usaha yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan tertulis, Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; dan Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.\n3. Setiap kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan SIKPI dan pencabutan SIKPI.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI

SOUTHEAST SULAWESI PROVINCIAL REGULATION

NUMBER 9 OF 2020

CONCERNING

LICENSING FOR MARINE AQUACULTURE BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions in Article 15 Paragraph (9) and Article 43 of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 49/PERMEN-KP/2014 concerning Fish Farming Enterprise, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Licensing for Marine Aquaculture Business. \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1964 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 1964 concerning the Establishment of Level I Region of Central Sulawesi and Level I Region of Southeast Sulawesi By Amending Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9948509-6dfc-4384-8048-23b8421e4cf0","actionData","errors"]