[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d98e5126-62fa-4b1b-aa87-167b3da6b306","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 1999","number","9","year","1999","published_date","1999-12-07","effective_date","1999-12-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - TERMINAL
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1999/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. maka Retribusi Terminal merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ; bahwa untuk memunqut retribusi perlu diatur dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-undanq Nomor 49 Prp Tahun 1960 ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-undang Nomor 14. Tahun 1992;Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undanq-undanq Nomor 22 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri f Nomor 23 Tahun 1986 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4\r\nTahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor\r\n22/KEP/1999 \n PERDA ini mengatur tentang Retribusi Terminal \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1999. \n 25 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Pati. Latar belakangnya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang menetapkan Retribusi Terminal sebagai jenis retribusi Daerah Tingkat II, sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Terminal dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi meliputi penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Golongan Retribusi: Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif: Prinsip penetapan tarif retribusi terminal adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, kerusakan, keamanan, dan biaya pembinaan. Struktur tarif retribusi terminal ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan, dan ukuran fasilitas.

Wilayah Pemungutan: Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kualitas terminal diberikan.

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Pendaftaran: Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

Penetapan Retribusi: Berdasarkan SPDORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan SKRDKBT ditetapkan oleh Bupati.

Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

Tata Cara Penagihan: Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB. Bupati harus memberi keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Kedaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PATI REGENCY REGIONAL GAZETTE
1999 NUMBER: 13

PATI REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER: 9 OF 1999
CONCERNING
TERMINAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI

Considering:	that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 119 of 1998 concerning the Scope and Types of Regional Retribution of Level I Region and Level II Region, the Terminal Retribution is a type of Level II Regional retribution; that to collect retribution as referred to in letter a above, it needs to be regulated by a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; Law Number 49 Prp of 1960 concerning the State Receivables Affairs Committee; Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code; Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation; Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d98e5126-62fa-4b1b-aa87-167b3da6b306","actionData","errors"]