[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d98454ff-089e-4714-b102-dacbb85f7170","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","RETRIBUSI IZIN GANGGUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan kembali \n 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009\r\n \n Peraturan ini mengatur antara lain:\r\n1. Ketentuan umum\r\n2. Nama, obyek dan subyek retribusi\r\n3. Golongan dan jenis retribusi\r\n4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa\r\n5. Sturktur dan besarnya tarif retribusi\r\n6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif\r\n7. Wilayah pemungutan\r\n8. Tata cara pemungutan\r\n9. Tata cara pembayaran dan penagihan\r\n10. Masa retribusi dan saat retribusi terutang\r\n11. Sanksi administrasi\r\n12. Keberatan\r\n13. Pengembalian kelebihan pembayaran\r\n14. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi\r\n15. Kadaluwarsa penagihan\r\n16. Insentif pemungutan\r\n17. Ketentuan pidana\r\n18. Penyidikan\r\n19. Ketentuan peralihan\r\n20. Ketentuan penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengingat Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 02 Tahun 2005) perlu disesuaikan.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan. Ini termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah dan merupakan wajib retribusi.

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai jenis retribusi perizinan tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, tarif, indeks lokasi, dan indeks gangguan. Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas ruang/tempat usaha dan areal tempat usaha, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan lima ketentuan tarif yang dihitung secara progresif.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Wajib retribusi memiliki kewajiban untuk membayar retribusi, dan berhak mengajukan keberatan atas SKRD. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang kecuali terjadi tindak pidana dibidang retribusi.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING
DISTURBANCE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 02 of 2005 concerning the First Amendment to the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 21 of 2000 concerning Disturbance Permit Retribution needs to be readjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Disturbance Permit Retribution;

In View of :

Ganguan Law (Hinder Ordonantie) Stbl of 1926 Number 226 which has been amended and supplemented by Stbl of 1940 Numbers 14 and 450;
Law Number 28 of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d98454ff-089e-4714-b102-dacbb85f7170","actionData","errors"]