[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d96f49eb-af7e-4c2d-9a19-53cd2e42fcbc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-06-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan - sosial
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan\r\nmempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat\r\nmelalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran\r\nserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.\r\nSalah satu kendala dalam upaya mencapai\r\ntujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah\r\nmasih banyaknya warga masyarakat Kalimantan\r\nSelatan yang menghadapi permasalahan sosial, seperti\r\nkemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, dan tuna\r\nsosial.\r\nBerdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,\r\nurusan sosial termasuk dalam urusan wajib yang\r\nharus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.\r\nDalam rangka melaksanakan kewenangan\r\ntersebut, Pemerintah\r\nDaerah perlu menetapakan kebijakan sebagai dasar\r\npenyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.\r\nBerdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan\r\nNomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan\r\nNomor 12 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. \r\nRuang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi penetapan\r\nkebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah\r\nDaerah di bidang sosial. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi: wewenang dan tanggung jawab; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; kerja sama; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2016. \n 33 Halaman, penjelasan 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah, mengingat masih banyaknya warga yang menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketelantaran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Wewenang Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran, menyusun rencana, melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyediakan sarana dan prasarana, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial. Pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan dari masyarakat dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Rehabilitasi sosial dilakukan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan rehabilitasi korban bencana. Perlindungan dan jaminan sosial dilaksanakan melalui pengelolaan data fakir miskin, penerbitan izin orang tua angkat, dan perlindungan korban bencana.

\n","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.\n2. Seluruh kerjasama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.\n3. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n4. Dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan kesejahteraan sosial selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
NUMBER 5 OF 2016
on
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering / Whereas:

that the implementation of Regional Government aims to accelerate the realization of community welfare through improved services, empowerment, and community participation, as well as increasing regional competitiveness;
that one of the obstacles in the effort to achieve the objectives as intended in letter a is the large number of citizens of South Kalimantan who face social problems, such as poverty, neglect, isolation, and social maladjustment;
that based on Article 12 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, social affairs are included in the mandatory affairs that must be carried out by the Regional Government;
that in order to implement the authority as intended in letter c, the Regional Government needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d96f49eb-af7e-4c2d-9a19-53cd2e42fcbc","actionData","errors"]