[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d96eb70a-3154-4ea3-b1c6-b709d5b2e575","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2012","number","03","year","2012","published_date","2012-01-02","effective_date","2012-01-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cianjur","place_of_enactment","Cianjur","theme","Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN USAHA MILIK DESA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD 2012/06D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Pembentukan BUMDes 3. Peran dan Strategi BUMDes 4. Pembentukan, Jenis Usaha dan Permodalan BUMDes 5. Kedudukan dan Organisasi Pengelola BUMDes 6. Tugas dan Kewenangan Pengelola BUMDes 7. Tahun Buku dan Bagi Hasil BUMDes 8. Kerjasama 9. Asas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BUMDes 10. Pengelola Administrasi Keuangan BUMDes 11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes 12. Laporan Pertanggungjawaban 13. Pembinaan dan Pengawasan 14. Ketentuan Peralihan 15. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Cianjur. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengelola aset desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif, serta mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja. Sasaran pembentukan BUMDes adalah terlayaninya masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif dan tersedianya sarana usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Peran BUMDes adalah sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, serta sebagai sarana pengembangan potensi usaha mikro masyarakat desa. Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, menciptakan sistem penjaminan, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan, serta menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro.

Pembentukan BUMDes harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti inisiatif dari pemerintah desa dan/atau masyarakat, adanya potensi usaha ekonomi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha, adanya unit-unit usaha masyarakat yang dikelola secara parsial, dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Jenis usaha BUMDes meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan/atau industri kecil dan rumah tangga. Permodalan BUMDes dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan/atau penyertaan modal pihak lain.

BUMDes berkedudukan di luar struktur organisasi pemerintahan desa. Kepengelolaan BUMDes terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan masyarakat, yaitu Penasihat atau Komisaris (secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa) dan Direksi (Pelaksana Operasional) yang dipilih dari masyarakat desa. Pengawas BUMDes terdiri dari unsur Badan Permusyawaratan Desa, unsur Pemerintahan Desa, dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan BUMDes harus didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan, akseptabilitas, dan berorientasi keuntungan. Setiap BUMDes wajib dilengkapi dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

","transitional_provisions","1. BUMDes yang yang telah ada dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIANJUR REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2012
CONCERNING
GUIDELINES FOR PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIANJUR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase village income to support the realization of the welfare of the village community and to foster the development of the community's economy through business opportunities, community empowerment, and management of village-owned assets according to the needs and potential of the village, the Village Government is authorized to establish and manage Village-Owned Enterprises;
that based on the provisions of Article 2 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 39 of 2010 concerning Village-Owned Enterprises, the Regency/City Government stipulates a Regional Regulation on Guidelines for Procedures for the Establishment and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d96eb70a-3154-4ea3-b1c6-b709d5b2e575","actionData","errors"]