[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d96ab20f-5547-421d-b0d0-35b64729b140","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2002","number","11","year","2002","published_date","2002-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-izin-Usaha-jasa-konstruksi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2002/No.26 Seri C 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota;\r\nb. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan serta guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang usaha jasa konstruksi maka perlu mengatur retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;\r\nc. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomr 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah\r\ndengan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomot 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990. \n Peraturan ini mengatur izin yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha layanan jasa konsultansi percncanaan pekerjaan\r\nkonstruksi layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa\r\nkonsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2002. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa konstruksi serta menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang tersebut.

Peraturan ini mengatur jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, yang meliputi usaha perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Usaha jasa konstruksi dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha. Persyaratan usaha meliputi perizinan, sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Peraturan ini juga mengatur tanggung jawab profesional penyedia jasa konstruksi.

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin berlaku selama 3 tahun dan wajib didaftar ulang. Peraturan ini juga mengatur tentang pencabutan izin dan proses balik nama izin.

Retribusi IUJK dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin, dengan objek retribusi adalah setiap pemberian izin kepada orang atau badan usaha berdasarkan domisili. Subjek retribusi adalah orang atau badan usaha yang memperoleh pelayanan izin. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi. Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, pengawasan, dan pengendalian.

","transitional_provisions","1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 11 OF 2002
on
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that based on Article 14 of Government Regulation Number 28 of 2000 on Business and Role of the Construction Services Community, Granting of Construction Services Business Licenses is the authority of the Regency/City Government;
that in order to implement guidance, control, supervision and to create a healthy business climate in the field of construction services business, it is necessary to regulate retribution for Construction Services Business Licenses;
that for the above purposes, it is necessary to regulate and stipulate by Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 13 of 1950 on the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d96ab20f-5547-421d-b0d0-35b64729b140","actionData","errors"]