[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d965be63-d569-4f20-b1a9-dd1d6b05a9fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2023/No.7, LL Kota Pontianak: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan Perizinan berusaha bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan perizinan berusaha di daerah yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 \n Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023. \n 13 halaman peraturan dan 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah, serta mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, sederhana, mudah, dan transparan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Peraturan ini didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.

Wali Kota Pontianak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha, yang kemudian didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan berusaha meliputi perizinan berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan, dan perizinan untuk menunjang kegiatan usaha, yang diselenggarakan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem aplikasi tambahan yang terintegrasi dengan sistem OSS.

Setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha yang diperoleh melalui pelayanan perizinan di DPMPTSP tanpa dipungut biaya. Pelaksanaan perizinan berusaha meliputi manajemen penyelenggaraan, pengintegrasian PTSP, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, tata hubungan kerja, dan pengembangan sistem pendukung OSS. DPMPTSP melaksanakan pelayanan perizinan dengan menerapkan manajemen penyelenggaraan yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum.

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian perizinan berusaha berbasis risiko melalui pengawasan, pembinaan, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, pemberian kemudahan dalam pengawasan, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan. Pelanggaran terhadap hasil pengawasan dan pembinaan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, atau pencabutan perizinan.

","transitional_provisions","1. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.\n2. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pelaku Usaha yang melanggar terhadap hasil Pengawasan dan pembinaan dikenai sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[109],{"_110":111,"_112":113},"text","Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2023 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PONTIANAK
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

PONTIANAK CITY REGULATION
NUMBER 7 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the implementation of business licensing aims to improve the investment ecosystem and business activities and maintain the sustainability of business licensing service performance in the region based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in improving services to the community and shortening the service process in order to realize fast, simple, easy and transparent services, a one-stop service is implemented;
that based on the provisions of Article 3 of Government Regulation Number 6 of 2021 on the Implementation of Business Licensing in the Region, it is carried out by the regional government in accordance with its

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d965be63-d569-4f20-b1a9-dd1d6b05a9fe","actionData","errors"]