Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah perlunya pengendalian ruang untuk meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan lingkungan kota melalui RTH, serta pengelolaan tata ruang yang terpadu dengan memperhatikan lingkungan alam dan sosial.

Tujuan kebijakan ini adalah menjaga keserasian ekosistem, mewujudkan keseimbangan lingkungan alam dan buatan, menjaga ketersediaan lahan resapan air, menciptakan aspek planologis, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Fungsi RTH meliputi fungsi ekologis (sirkulasi udara, pengaturan iklim mikro, peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, habitat satwa, penyerap polutan, penahan angin), fungsi sosial budaya (ekspresi budaya lokal, media komunikasi, rekreasi, pendidikan, penelitian), fungsi ekonomi (sumber produk dijual, bagian usaha pertanian), dan fungsi estetika (kenyamanan, keindahan, kreativitas, arsitektur, keseimbangan area terbangun dan tidak terbangun).

Peraturan ini menetapkan bahwa 30% dari luas kawasan kota adalah RTH, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. RTH Publik dapat berupa taman kota, taman rekreasi, taman lingkungan, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, sempadan sungai, jalur pengaman jalan, dan kawasan jalur hijau. Pembangunan RTH Publik dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pihak perorangan, atau badan usaha melalui kerjasama. Setiap orang atau badan berkewajiban menyisakan 10% dari luas lahan untuk RTH Privat, kecuali untuk tempat tinggal dengan luas maksimal 100 meter persegi. Pengembang perumahan juga wajib menyisakan 10% area perumahan untuk RTH.

Pengendalian RTH meliputi target luas, fungsi, manfaat, lokasi, dan kesesuaian konstruksi. Pengendalian dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penertiban. Masyarakat dilibatkan dalam penataan RTH, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Pendanaan RTH Publik bersumber dari APBD, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah.

(-)

1. Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi administratif dan/atau pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB, atau perintah pembongkaran bangunan. 3. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda maksimal 20% dari nilai bangunan. 4. Pelanggaran Pasal 14, 15(1), dan 16(1) dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000. 5. Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan RTH Publik dikenakan pidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000.