[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d94cdb84-d2a6-4f7b-9458-464fa59bb25f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-04-17","effective_date","2014-04-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","01976ebc-ffb4-4aeb-bda1-dde0c512a7d0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Perka LKPP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 9, BN.2014/No.515, jdih.lkpp.go.id : 22 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, dengan tujuan memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memahami peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pembentukan Komite Sertifikasi, penetapan pelaksana ujian, dan pengelolaan sertifikat. Deputi Bidang PPSDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan sertifikasi, sementara Direktorat Sertifikasi Profesi melaksanakan persiapan dan evaluasi ujian. Peserta ujian harus memenuhi persyaratan tertentu, dan pelaksana ujian harus mematuhi standar mutu yang ditetapkan. Hak dan kewajiban peserta dan pelaksana ujian juga diatur, termasuk kewajiban menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi bagi pemegang sertifikat.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/LKPP dengan kategori L2, L4, dan L5 yang telah habis masa berlakunya dapat dikonversi menjadi Sertifikat.\n2. Permohonan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh LKPP paling lambat pada tanggal 30 Juni 2014.\n3. Persyaratan mengenai konversi untuk Sertifikat kategori L2, dengan ketentuan:\n a. surat permohonan konversi ditujukan kepada Deputi Bidang PPSDM u.p Direktur Sertifikasi Profesi secara kolektif oleh Pimpinan K/L/D/I paling rendah setingkat Pejabat Eselon II/Kepala Kantor;\n b. melampirkan Surat Keterangan masih aktif bertugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi paling rendah setingkat Pejabat Eselon II/Kepala Kantor;\n c. melampirkan salinan Sertifikat;\n d. melampirkan salinan sertifikat pelatihan atau bukti keikutsertaan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya; dan\n e. mengisi formulir biodata pemegang Sertifikat.\n4. Persyaratan mengenai konversi untuk Sertifikat kategori L4 dan L5, dengan ketentuan:\n a. surat permohonan konversi ditujukan kepada Deputi Bidang PPSDM u.p Direktur Sertifikasi Profesi secara kolektif oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi paling rendah setingkat Pejabat Eselon II/Kepala Kantor;\n b. melampirkan Surat Keterangan masih aktif bertugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi paling rendah setingkat Pejabat Eselon II/Kepala Kantor;\n c. melampirkan salinan Sertifikat; dan\n d. mengisi formulir biodata pemegang Sertifikat.\n5. Sertifikat untuk kategori L4 dan L5 yang masih berlaku tetap dapat digunakan.\n6. Sertifikat yang diterbitkan sebelum Peraturan Kepala ini ditetapkan, diberlakukan sama dengan Sertifikat yang diterbitkan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan ini.","sanctions","1. Pelaksana Ujian yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa peringatan, diskualifikasi, atau pencabutan penetapan.\n2. Peserta Ujian yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti Ujian atau diskualifikasi.\n3. Pemegang Sertifikat dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan Sertifikat jika melanggar ketentuan.\n4. Pelaksana Ujian, Pemegang Sertifikat, dan Pegawai LKPP yang melakukan pemalsuan Sertifikat diberikan sanksi.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perka LKPP No. 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158841/perka-lkpp-no-8-tahun-2010","2ebe95fd-3ad8-44e8-886d-7967b5adbdaa","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Perka LKPP No. 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158354/perka-lkpp-no-23-tahun-2015","49779b3f-76fc-4fd2-8b8b-11877687b18c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
NUMBER 9 OF 2014
ON
OPERATIONAL TECHNICAL GUIDELINES FOR PROCUREMENT EXPERTISE CERTIFICATION
GOVERNMENT GOODS/SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to follow up Article 126 paragraph (1) and Article 134 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 54 of 2010 on Government Procurement of Goods/Services as amended last by Presidential Regulation Number 70 of 2012 on the Second Amendment to Presidential Regulation Number 54 of 2010 on Government Procurement of Goods/Services, it is necessary to regulate the operational technical aspects of Government Goods/Services Procurement Expertise Certification;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d94cdb84-d2a6-4f7b-9458-464fa59bb25f","actionData","errors"]