[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9424c1a-d3b8-43e8-87d5-0f6eabbc0326","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2020","number","10","year","2020","published_date","2020-12-09","effective_date","2020-12-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau","place_of_enactment","Pulang Pisau","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2020/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber\r\npendapatan asli daerah dalam rangka pembiayaan\r\ndan penyelenggaraan otonomi daerah. Guna meningkatkan pelayanan publik dan\r\noptimalisasi Pendapatan Asli daerah, maka beberapa\r\ntarif dan obyek retribusi jasa usaha yang diatur dalam\r\nLampiran I dan Lampiran XI Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011\r\nTentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang\r\nPisau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor\r\n10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha perlu\r\ndilakukan penyesuaian \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10\r\nTahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4\r\nTahun 2016 \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau\r\nNomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 010) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau \r\nNomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 03) diubah\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau\r\nNomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 010) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau \r\nNomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 03) diubah\r\n \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk menyesuaikan beberapa tarif dan objek retribusi jasa usaha yang diatur dalam Lampiran I dan Lampiran XI Peraturan Daerah sebelumnya.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan pada Lampiran I mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta perubahan pada Lampiran XI mengenai Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Perubahan ini mencakup penyesuaian tarif untuk berbagai jenis pemakaian kekayaan daerah seperti pemakaian tanah, bangunan, gedung, serta penggunaan alat berat. Selain itu, terdapat penyesuaian tarif untuk penjualan produksi usaha daerah yang meliputi benih padi unggul, benih jagung unggul, benih kacang hijau, benih kacang kedelai, benih kacang tanah polong, sayur-sayuran, pupuk, bibit mangga, bibit jeruk, benih hortikultura produksi lokal, tanaman hias, bio farmaka, serta produk dari dinas peternakan, perikanan, dan perkebunan.

\n\n

Peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, pembentukan otoritas baru, penghapusan/penggantian/pelimpahan kewenangan, kewajiban perizinan, pendaftaran, persetujuan, pelaporan, atau notifikasi. Juga tidak ada persyaratan khusus bagi badan hukum seperti modal minimum, aset minimum, kompetensi pejabat, pembentukan fungsi tertentu, pengalokasian anggaran/dana, atau kewajiban pembayaran yang diatur dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PULANG PISAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF PULANG PISAU REGENCY
NUMBER 10 OF 2020
ABOUT
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF
PULANG PISAU REGENCY NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PULANG PISAU,

Considering:

that regional retribution is one source of
local original income in order to finance
and organize regional autonomy;
that in order to improve public services and
optimize local original income, several
tariffs and objects of business service retribution regulated in
Attachment I and Attachment XI of the Regional Regulation of
Pulang Pisau Regency Number 10 of 2011
Concerning Retribution for Business Services as it has been
amended by Regional Regulation of Pulang
Pisau Regency Number 3 of 2015 concerning Amendments to
Regional Regulation of Pulang Pisau Regency Number
10 of 2011 Concerning Retribution for Business Services

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9424c1a-d3b8-43e8-87d5-0f6eabbc0326","actionData","errors"]