[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d93af804-0e4d-4c1e-afbe-4decedfa31bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2006","number","6","year","2006","published_date","2006-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN - KEUANGAN - KEPADA - PARTAI POLITIK
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2006/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan PP RI No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan bantuan Keuangan kepada Partai Politik; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Perda. \n UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2005; Permendagri No. 32 Tahun 2005; Perda Kab. Kerinci No. 16 Tahun 2003.\r\n \n Perda ini mengatur tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, yang meliputi; PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN; TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN; PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK; PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK; PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK; LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2006. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Perbub. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kerinci.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk menertibkan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kerinci.

Ketentuan Substansial:

Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Besaran bantuan keuangan ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh, disesuaikan dengan kemampuan APBD, dan tidak melebihi bantuan keuangan partai politik di tingkat provinsi.
Besaran bantuan untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan dapat diubah setiap tahun anggaran melalui Peraturan Daerah.
DPD atau DPC partai politik mengajukan bantuan keuangan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan dokumen pengesahan dari KPUD.
Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara partai politik dengan berita acara serah terima.
Partai politik wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Kesbang dan Politik setelah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KERINCI REGENCY
YEAR 2006 NUMBER 6

REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2006
ΤΕΝΤΑNG
FINANCIAL ASSISTANCE
TO POLITICAL PARTIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KERINCI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to properly implement the provision of Financial Assistance to Political Parties in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2005 on Financial Assistance to Political Parties, it is necessary to stipulate Financial assistance to Political Parties;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate by Regional Regulation;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 58 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 21 of 1957 concerning Amendment to Number 12 of 1956 concerning Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d93af804-0e4d-4c1e-afbe-4decedfa31bb","actionData","errors"]